Berita NTB
LOMBOK TIMUR, (11/5). Pembahasan
dan manuver politik untuk merebut amanah negara yang semakin berdinamika
tampaknya terus terjadi di Kabupaten Lombok Timur. Demikian disampaikan Saipul
Hadi, Kabid PPD Himpunan Mahasiswa Islam
(HMI) Cabang Selong melalui press rilisnya Ahad, (11/05).
BEM UGR Dan HMI Cabang Selong Desak Bupati Tuntaskan K2
LOMBOK TIMUR, (11/5). Pembahasan
dan manuver politik untuk merebut amanah negara yang semakin berdinamika
tampaknya terus terjadi di Kabupaten Lombok Timur. Demikian disampaikan Saipul
Hadi, Kabid PPD Himpunan Mahasiswa Islam
(HMI) Cabang Selong melalui press rilisnya Ahad, (11/05).
Dikatakannya,
persoalan manuver politik tersebut juga berdampak sistemik di tataran
masyarakat untuk kepentingan sekelompok orang. “Kami atas nama HMI Cabang
Selong dan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gunung Rinjani (BEM) UGR mendesak Bupati Lombok Timur untuk
membentuk lembaga perivikasi K2 calon Pegawai Negeri sipil ( CPNS ). Jika ada
tenaga honorer K2 yang dinyatakan lulus CPNS terbukti mengggunakan dokumen
palsu, maka bukan hanya tenaga honorer yang akan kami tuntut tetapi yang
mengeluarkan Surat keptusan (SK),” tegasnya.
Menurut mereka, sanksi terberat bagi pejabat
yang menandatangani SK dokumen palsu adalah pemecatan, karena telah melakukan
penyelewengan.
Sementara
terkait dengan kemungkinan pengumuman kelulusan CPNS Honorer yang akan
direpisi, ada dua hal yang melatarbelakangi yakni, jika dalam proses
pemberkasan CPNS Honorer K2 ditemukan honorer K2 bohongan dan sesuai perintah
Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada Azwar Abubakar sebagai Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB, agar jumlah
Honorer K2 yang lulus ditambah, jangan hanya 30 persen dari total Honorer K2
yang ikut tes. | njm
Via
Berita NTB
Posting Komentar