PGRI Pertanyakan Kekurangan Dana Sertifikasi 2012 dan SPPJ Mutlak

Lombok Tengah (10/5). Meski sudah 2 tahun belalu, namun kewajiban pemerintah untuk membayar tunjangan sertifikasi kepada guru belum dilakukan. Ribuan guru belum menerima tunjangan sertifikasi tahun 2012 selama 3 bulan. Ternyata tidak hanya tahun 2012, tunjangan sertifikasi guru tahun 2014 juga belum dibayarkan hingga saat ini. Hal itu dipertanyakan kalangan guru.

Ketua PGRI Kabupaten Lombok Tengah Khairil Anwar mengatakan pemerintah belum membayarkan kewajiban kepada guru yakni membayar tunjangan sertifikasi bagi guru di Lombok Tengah. Seingat dia selama 3 bulan pemerintah belum membayarkannya hal itu jelas menjadi tanda tanya besar bagi kalangan guru. Keluhan Guru itu sudah disampaikan langsung kepada Kepala Bidang PMPTK. “Kami sudah pertanyakan ke Kabid PMPTK, kenapa hingga saat ini belum dibayar padahal sudah 2 tahun belalu” kata Khairil Anwar yang ditemui di Praya sabtu 10/5.

Menurutnya selama ini pemerintah mendesak kepada guru untuk menjalankan tugas mengajar selama 24 jam sesuai dengan aturan pemberian sertifikasi, namun nyatanya setelah guru melaksanakan kewajibannya itu justru pemerintah yang tidak konsisten. “Kita tekan untuk mengajar 24 jam namun ternyata setelah kita lakukan, malah tunjangan kita belum dibayar” jelasnya.

Selain tunjangan sertifikasi tahun 2012 selama 3 bulan, tunjangan sertifikasi tahun 2014 juga belum dibayarkan hingga saat ini padahal seharusnya pada triwulan ke I pada bulan ke tiga sudah dibayarkan. “sekarang sudah memasuki triwulan II belum juga dibayar, lalu kapan kita akan dibayarkan” tanyanya.

Selain mempertanyakan soal tunjangan sertifikasi yang belum dibayar tahun 2012, dan tahun 2014, PGRI juga mempertanyakan soal Surat Pernyataan Pertanggungjawaban (SPPJ) Mutlak dimana dalam surat tersebut dikatakan bagi guru yang bersertifikasi tidak boleh mengajar tidak dari 24 jam dengan alasan apapun. Yang menjadi titik tekan bagi PGRI adalah kalimat dengan alasan apapun itu. Baginya pernyataan itu sangat saklek karena tidak memberikan toleransi sedikitpun bagi guru. “Bagaimana nanti kalau guru itu sakit, ada pelatihan yang diutus oleh atasan, atau menjadi wasit pada acara acara olimpiade dan kegiatan lainnya” tanyanya.

Seharusnya menurut Kepala SMPN 2 Jonggat itu pemerintah memberikan pengecualian kepada guru guru yang sakit ataupun yang sedang melaksanakan tugas Negara seperti menjadi wasit dan kegiatan yang lain yang tidak bisa diwakilkan. Hanya saja pihaknya menyadari alasan pemerintah membuat itu dengan berbagai pertimbangan diantaranya hasil audit BPK, selain itu menjadi sock terapi bagi guru agar bertanggungjawab atas tugas dan fungsinya. “Kami sangat menyadari alasan itu namun kalau bisa ada pengecualian” jelasnya.

Sejauh ini sejumlah daeeah menurut Khairil Anwar tengah mendesak pemerintah untuk mempertimbangkan kalimat dengan alasan apapun itu sebab sangat tidak manusiawi. “Itu tidak manusiawi namanya, sangat memberatkan dan merugikan guru, kami dan daerah lain memang sama sama sedang mendesak agar bisa dirubah redaksionalnya yang lebih manusiawi” jelasnya. Ss01

Via Pendidikan dan Kebudayaan