Sosial Ekonomi
LOMBOK TENGAH, (sasambonews). Anggaran Pendapatan dan Belanja Belanja (APBD)
Perubahan tahun 2014 untuk DBHCHT di Dinas Kesehatan dipangkas sebanyak
Rp 500 juta dari total anggaran yang ada sebesar Rp 1 miliar lebih dan dana DAU
sebesar Rp 200 juta. Sehingga jumlah anggaran kesehatan yang dipangkas sebesar
Rp 700 juta. “Tapi, data yang lebih rinci ada di kantor. Seingat saya sebesar
itu yang dipangkas oleh dewan untuk anggaran kesehatan di APBDP tahun 2014,”
singkat Kadis Kesehatan Loteng dr Nurhandini Eka Dewi kemarin di Bencingah
Alun-Alun Tastura Praya.
Sedangkan, Asisten I Sekda Loteng HL Muh Amin sangat menyayangkan adanya pemangkasan anggaran untuk kesehatan. Karena hidup matinya sesorang itu ada di anggaran yang dipangkas oleh dewan. Jadi, lebih baik anggaran untuk kesehatan tidak usah dilakukan pemangkasan. “Lebih baik anggaran untuk kesehatan lebih berpihak kepada kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Anggaran Kesehatan Dipotong Rp 700 Juta
Nurhandini Eka Dewi |
Sedangkan, Asisten I Sekda Loteng HL Muh Amin sangat menyayangkan adanya pemangkasan anggaran untuk kesehatan. Karena hidup matinya sesorang itu ada di anggaran yang dipangkas oleh dewan. Jadi, lebih baik anggaran untuk kesehatan tidak usah dilakukan pemangkasan. “Lebih baik anggaran untuk kesehatan lebih berpihak kepada kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Sedangkan, terkait dengan alasan ketua sementara DPRD Loteng H
Fuaddi melakukan pemangkasan anggaran untuk kesehatan asisiten I nilai itu
tidak tidak wajar. Apalagi alasannya yaitu SKPD sering melakukan copy paste
terhadap anggaran yang diusulkan. “Bagaimana tidak dicopy paste, karena kalau
dikesehatan ada yang perlu diusulkan tiap tahun yang berhubungan dengan
kepentingan masyarakat seperti obat-obatan. Dan usulan untuk anggaran
itu juga merupakan hak Bagdet SKPD terkait,” tegasnya.
Sekretaris Dewan H Awaluddin membantah, kalau dewan telah melakukan pemangkasan. Jadi, dalam usulan yang dilakukan oleh SKPD itu bukannya dipangkas, melainkan rasionalisasi. Artinya, digeser ke kegiatan yang lain ke dinas bersangkutan, jadi bukan dipangkas. “Kalau ada yang bergeser juga tetap di leading sector yang sama dan komisi yang sama juga,” katanya.
Sekretaris Dewan H Awaluddin membantah, kalau dewan telah melakukan pemangkasan. Jadi, dalam usulan yang dilakukan oleh SKPD itu bukannya dipangkas, melainkan rasionalisasi. Artinya, digeser ke kegiatan yang lain ke dinas bersangkutan, jadi bukan dipangkas. “Kalau ada yang bergeser juga tetap di leading sector yang sama dan komisi yang sama juga,” katanya.
Dengan demikian apa yang diungkapkan oleh asisiten I itu tidak
benar. Sedangkan, yang paham terkait dengan anggaran itu yakni Asisiten III
Sekda Loteng, bukannya Asisiten I. “Yang terus mengawal terkait anggaran itu
adalah Asisiten III, sehingga yang lebih paham yakni Asisiten III itu sendiri,”
ungkapnya.
Sementara
Bupati Loteng HM Suhaili FT sangat menyayangkan adanya pemangkasan terhadap
anggaran kesehatan. Apalagi anggaran yang dipotong yakni dari dana DBCHT dan
DAU, yang dimana anggaran itu bersumber dari pusat. “Kalau dana DBCHT dan dana
DAU itu tidak bisa dipangkas, karena itu merupakan biaya langsung yang
diperuntukan ke dinas terkait. Jadi kami sayangkan adanya pemangkasan,”
pungkasnya. |dk
Via
Sosial Ekonomi
Posting Komentar