Berita NTB
Nasional
Sosial Ekonomi
MATARAM, (sasambonews). Gubernur NTB Dr TGH M Zainul Majdi, di Kantornya meminta kepada warga Ahmadiyah agar membaur kembali kemasyarakat atau asalnya dan seluruh aset yang dimiliki akan dibayarkan, namun solusi tersebut ditolak mentah-mentah "Tepatnya Desa Ketapang , solusi pemerintah membayar aset yang mereka miliki, tidak mungkin polisi bisa menjaga 24 jam Ahmadiyah, kita minta bisa kembali membaur. Kami bayar aset mereka asal kembali keasal masing-masing,namun solusi tidak diterima ahmadiyah" terangnya saat menerima pertanyaan dari peserta LO Lemhanas.
Disampaikan juga oleh
orang nomor satu di NTB ini, bahwa pemprov tidak pernah mengatakan organisasi
tertentu eksklusif " Kita tidak pernah mengatakan setiap komunitas yang
ada ekslusif, soal tempat yang sekarang didiami ahmadiyah bukan untuk
mengkarantina"ungkapnnya.
Gubernur juga mengatakan, telah memberikan hak-haknya sebagai Warga Negara kepada warga Ahmadiyah" Hak-hak sipil sudah diberikan mulai penerbitan KTP , pemilu dan Pendidikan, tetapi seperti orang yang berkepentingan dibelakang sangat kuat" kesalnya.
Dia juga membantah bahwa selama ini telah menganaktirikan dan menindas warga Ahmadiyah itu "Tidak benar pemerintah menganaktirikan, menindas Ahmadiyah" tegasnya.
(pr)
Gubernur Minta Kembali ke Asalnya, Ahmadiyah Menolak
MATARAM, (sasambonews). Gubernur NTB Dr TGH M Zainul Majdi, di Kantornya meminta kepada warga Ahmadiyah agar membaur kembali kemasyarakat atau asalnya dan seluruh aset yang dimiliki akan dibayarkan, namun solusi tersebut ditolak mentah-mentah "Tepatnya Desa Ketapang , solusi pemerintah membayar aset yang mereka miliki, tidak mungkin polisi bisa menjaga 24 jam Ahmadiyah, kita minta bisa kembali membaur. Kami bayar aset mereka asal kembali keasal masing-masing,namun solusi tidak diterima ahmadiyah" terangnya saat menerima pertanyaan dari peserta LO Lemhanas.
Gubernur juga mengatakan, telah memberikan hak-haknya sebagai Warga Negara kepada warga Ahmadiyah" Hak-hak sipil sudah diberikan mulai penerbitan KTP , pemilu dan Pendidikan, tetapi seperti orang yang berkepentingan dibelakang sangat kuat" kesalnya.
Dia juga membantah bahwa selama ini telah menganaktirikan dan menindas warga Ahmadiyah itu "Tidak benar pemerintah menganaktirikan, menindas Ahmadiyah" tegasnya.
(pr)
Via
Berita NTB
Posting Komentar