Antisifasi Parkir Liar, Jukir Diberikan SK

Purnama Agung

LOMBOK TENGAH, (sasambonews).Guna meminimalisasi parkir liar di beberapa titik, para juru parkir (Jukir) resmi diberikan Surat Kerja (SK) dari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Infomatika (Dishubkominfo) Lombok Tengah. “Kami sudah berikan 35 SK jukir di beberapa titik di wilayah Loteng. Ini juga akan menjadi pembada nantinya terhadap jukir liar,” kata kepala Dishubkominfo Loteng di ruang kerjanya.

Selain itu juga, pihaknya akan menempatkan juru pendamping. Sehingga, dengan adanya juru pendamping, maka jukir resmi bisa mendapatkan pembinaan yang lebih baik. “Sepetember ini kami sudah mulai aktifkan juru pendamping tersebut,” ujarnya.

Seperti diketahui juga, parkir liar kerap muncul di berbagai titik dekat pertokoan, pasar, ataupun terminal. Misalnya, sejumlah kendaraan roda dua kerap diparkir di depan pertokoan bahkan di atas trotoar.

Selain mengganggu para pejalan kaki, kondisi itu juga menyebabkan kesemerawutan dan kemacetan. Akibatnya, lalu lintas yang melintasi jalan tersebut kerap terhambat terutama pada pagi dan sore hari.

Sehingga pemberian SK bagi para jukir, merupakan salah satu upaya pengelolaan parkir agar tidak semerawut dan menggangu para pengguna jalan.

“Kami tidak sekadar mengejar PAD. Tapi ada hal lain yang tetap diutamakan. Jangan sampai parkir di badan jalan itu malah bikin semrawut dan memacetkan jalan, “ katanya.

Tahun ini, pihaknya menargetkan pendapatan asli daerah dari perolehan parkir sebesar Rp 200 juta. Saat ini, menurutnya, sudah tercapai 30 persen. “Kami harapkan target bisa tercapai hingga akhir tahun nanti,” harapnya.

Sedangkan, khusus untuk parkir di pusat perbelanjaan, pendapatannya masuk ke Dinas Pendapatan. “Kalau yang dari bahu jalan kami kelola dan menjadi target PAD Dishub,” katanya.

Soal parkir liar, pihaknya terus melakukan pemantauan meski kini tidak ada data pasti mengenai jumlah titik parkir liar. Pasalnya, menurut dia, parkir liar tersebut banyak yang hanya sementara. “Yang membedakan parkir liar dan resmi yakni parkir liar tidak memiliki SK,” pungkasnya. |dk

Via Politik Hukum