Warga Kecam Kata ‘Seikhlasnya’ Dalam Penglegalisiran Kartu Penduduk

Komar

LOMBOK TENGAH, (sasambonews). Puluhan warga Desa Sengkerang Kecamatan Praya Timur yang dipimpin Hamzan Wadi kembali mempertanyakan sistem pelayanan yang ada Dinas Dukcapil Loteng. Tidak hanya itu, mereka juga mengecam kata ‘seikhlasnya’ dalam penglegalisiran terhadap kartu penduduk, seperti Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akta Kelahiran. Karena kata ‘seikhlasnya’ sudah identik dengan pungutan liar (pungli).

“Kami mengecam kata seikhlasnya. Karena, kata itu tidak wajar di tuangkan. Apalagi, dalam melakukan pelayanan public di masyarakat,” kecam Hamzan Wadi saat hearing di kantor DPRD Loteng kemarin.

Untuk itu, bagaimana akan bisa berjalan pelayanan terhadap masyarakat, kalau masih mengharapkan seikhlasnya pada masyarakat. “Agar tidak timbul lagi kata seikhlasnya, kami minta DPRD Loteng agar lebih memperhatikan anggaran yang ada di Dukcapil,” ujarnya.

Kemudian, disatu sisi pihaknya juga pertanyakan terkait dengan surat tugas yang wajib dimiliki oleh petugas yang selaku perwakilan warga yang tidak sempat mengurus kartu kependudukannya. “Kami juga mempertanyakan apakah ada dasar hukumnya surat tugas itu wajib di miliki oleh petugas yang mewakili warganya untuk mengurus kartu kependudukannya,” ucapnya.

Karena, menurut yang diketahui bahwa surat tugas itu tidak ada dasar hukumnya baik dalam peraturan presiden maupun perda dan perbup. “Setahu kami itu tidak ada dasar hukumny. Namun, kenapa Disdukcapil harus memperktetat warga dalam membuat kartu kependudukannya. Kalau tidak salah juga surat tugas itu, hanyalah atas kesepakatan Disdukcapil dan kepala desa saja,” ujarnya.

Sementara Sekretaris Disdukcapil Loteng HL Irwan Saihu menyatakan, pihaknya sudah jalankan semua system pelayanan dengan baik dan benar. “Kami juga bekerja dengan sesuai Perpres no 25 tahun 2008 tentang persyaratan tatacara kependudukan dan catatan sipil dan perda no 11 tahun 2010 tentang administrasi dan kependudukan,” terangnya

Sedangkan, terkait dengan surat tugas memang diakuinya tidak ada dasar hukumnya. Dimana, surat tugas itu merupakan atas kesepakatan antara Dukcapil dengan Kepala Desa. “Tujuan semua itu tidak lain hanya untuk mempermudah masyarakat yang tidak sempat mengurus kartu kependudukannya. Dimana tertera yang diberikan surat tugas itu yakni petugas yang mewakili warganya karena factor umur, cacat mental dan cacat fisik. Initinya kami sudah jalankan tugas susuai dengan aturan,” ujarnya.

Sedangkan wakil ketua DPRD Loteng Samsul Qomar mengecam kata seikhlasnya. Untuk itu, pihaknya meminta agar Disdukcapil agar tidak menggunakan kata itu lagi. Apalagi, anggaran di Disdukcapil paling sedikit dilakukan pemangkasan. “Kami minta agar Disdukcapil tidak lagi menggunakan kata seikhlasnya,” pintanya.

Sedangkan, terkait yang lainnya pihaknya juga meminta kepada Disdukcapil untuk bisa membenahi system yang ada. Sehingga, apa yang menjadi keluhan warga semuanya bisa teratasi dengan mudah. “Kami minta pelayanan terhadap masyarakat agar bisa dikedepankan dan diperhatikan. Jangan sampai mempersulit masyarakat dalam mendapatkan pelayananan yang diinginkan,” pungkasnya. |dk

Via Berita NTB