Mencermati Penetapan Tersangka Kadisbudpar Oleh Polda NTB (Bagian 1)

Dulu Roi Pantai Ini Penuh Dengan Bangunan

Dinilai Janggal dan Penuh Muatan Politis

Penetapan Kadisbupar Lombok Tengah H.L.Putria sebagai tersangka oleh Polda NTB dalam kasus pengerusakan hotel Lombok Baru mencengankan Pemda dan masyarakat Lombok Tengah. Betapa tidak kasus tersebut sama sekali tidak pernah dibayangkan bakal berakhir di proses hukum padahal apa yang dilakukan oleh Putria itu dalam rangka menjalankan SK Bupati.

Penetapan Putria menjadi tersangka oleh penyidik Polda NTB memasuki babak baru. Polda NTB sendiri kini telah “mengadu” antara Pemda Lombok Tengah dengan Minarni seorang warga keturunan yang merupakan pemilik Hotel Lombok Baru yang digusur oleh tim penertiban beberapa waktu lalu.

Kini pemda Lombok Tengah mempersiapkan langkah hukum untuk “melawan” pemilik Toko Wijaya Karya itu.

Bukan hanya pemerintah daerah, keluarga dan juga kepala desa bakal siap membackup kepala dinas kebudayaan tersebut untuk menghadapi tuntutan hukum Minarni.

Sejauh ini tidak ada yang menyangka Putria bakal dijebloskan ke Penjara karena melakukan pngerusakan. Sebelumnya Tim Penertiban Roi Pantai telah dibekali SK oleh Bupati. Penertiban dilakukan karena hotel tersebut dinilai melangar aturan karena berada di sepadan roi pantai. Sebenarnya bukan bangunan milik Minarni saja yang dirobohkan. Puluhan bangunan milik warga masyarakat disepanjang roi pantai juga dihancurkan namun mereka tidak membawa kasus itu ke ranah hukum karena memang tidak ada izin yang dipegangnnya. Kalaupun dibawa ke ranah hukum maka Polisi tentu harus melhat kasus itu dengan cermat.

Sejumlah kalangan kini mulai angkat bicara soal penetapan Putria sebagai tersangka.

Camat Pujut L.Muhijarta mengaku heran dengan penetapan Putria sebagai tersangka sebab apa yang dilakukan Putria itu menjalankan perintah Bupati. Selain itu yang melakukan perusakan itu bukanlah tim namun masyarakat dari berbagai desa yang sudah tidajk senang dengan keberadaan bangunan di roi pantai itu. “yang merusak adalah masyarakat sendiri, bahkan di back up oleh seluruh kepala desa di Kecamatan Pujut, masyarakat ingin agar lahan itu milik publik bukan milik orang perorang” jelasnya.

Dengan kasus ini, kata Camat, Polda NTB telah membuat suasana menjadi keruh. Hal ini jelas akan menimbulkan kemarahan warga masyarakat. “Saya khawatir ini akan menimbulkan gejolak luar biasa, akan ada gap yang luar biasa antara warga keturunan dengan warga lokal nanti” jelasnya.

Menurut Camat dengan kasus ini dikhwatirkan masyarakat akan menolak warga keturunan masuk ke Pujut sebab seolah olah Polda membela warga keturunan yang jelas jelas melanggar ketentuan hukum soal izin membangun bangunan di roi pantai.

Hal yangs ama juga diungkapkan Kepala Bidang Pengembangan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan L.Sungkul. dia menilai Polda telah membuart kebijakan yang justru akan memperuncing masalah. Kasus penetapan kadisbudpar diniliainya sangat bernuansa politis. Putria dalam hal ini bukan sebagai eksekutor penertiban sebab yang sebenarnya harus disalahkan adalah alat berat itu. “Putria tidak pernah melakukan pengerusakan, yang merusak adalah masyarakat, justru sekarang kenapa malah dia yang dijadikan tersangka, ini ada apa” katanya.

Menurutnya Dinas Pariwisata dalam hal ini hanya sebagai pihak yang hanya menyiapkan konsumsi rapat bukan sebagai eksekutor. Yang bertanggungjawab soal eksekutor adalah Kepolisian maka seharusnya Polisi yang jadi tersangka. “kalau begini, sama saja melegalkan bangunan yang melanggar aturan” tegasnya.

Dia sendiri siap pasang badan untuk melawan ketidak adilan yang dilakukan oleh pihak kepolisian NTB itu. “Kita tidak terima perlakuan Polda, kami akan melawan” jelasnya.

Kini memang kasus sedang berjalan maka proses hukum harus ditegakkan bagi yang melanggar hukum namun polisi juga harus melihat norma norma yang berlaku serta menempatkan kepentingan masyarakat lebih besar dari kepada kepentingan orang perorang. am

Via Opini