Berita NTB
Lombok Tengah, (sasambonews). Raskin selama ini kerap menjadi masalah sosial di masyarakat, oleh karena itu pemerintahan Jokowi berencana menghentikan pembagian raskin selama kurang lebih 2 tahun.
Kepala Bagian Ekonomi Setda Lombok Tengah Drs.Masnun mengatakan pemerintahan Jokowi berencana menghentikan penyaluran raskin ke masyarakat. meski demikian informasi itu msihs ebatas informasi yang dinonton di Runing Tek Metro TV. "Saya baca di runing taks, kemungkinan akan ditunda selama 2 tahun lamanya sembari menyelesaikan berbagai persoalan yang selama ini terjadi seperti ketidak tepatan sasaran pembagian" kata Masnun di kantor Bupati
Dia mengatakan, jika itu benar adanya maka dia setuju sebab masalah raskin perlu dibenahi dahulu. dengan durasi 2 tahun maka persoalan yang ada didalam raskin bisa diselesaikan. "Saya setuju kalau harus dihentikan dahulu sambil membenahi persoalan yang ada" jelasnya.
Diakuinya yang kerap menjadi masalah di raskin adalah masalah data warga miskin yang masih tidak valid sementara disatu sisi kepala desa sepertinya tidak mau report untuk melakukan pendataanwarga masyarakat yang benar benar miskin. "Kades maunya aman saja, tidak mau repot" jelasnya. am
Jokowi Kemungkinan Hentikan Pembagian Raskin
Masnun |
Kepala Bagian Ekonomi Setda Lombok Tengah Drs.Masnun mengatakan pemerintahan Jokowi berencana menghentikan penyaluran raskin ke masyarakat. meski demikian informasi itu msihs ebatas informasi yang dinonton di Runing Tek Metro TV. "Saya baca di runing taks, kemungkinan akan ditunda selama 2 tahun lamanya sembari menyelesaikan berbagai persoalan yang selama ini terjadi seperti ketidak tepatan sasaran pembagian" kata Masnun di kantor Bupati
Dia mengatakan, jika itu benar adanya maka dia setuju sebab masalah raskin perlu dibenahi dahulu. dengan durasi 2 tahun maka persoalan yang ada didalam raskin bisa diselesaikan. "Saya setuju kalau harus dihentikan dahulu sambil membenahi persoalan yang ada" jelasnya.
Diakuinya yang kerap menjadi masalah di raskin adalah masalah data warga miskin yang masih tidak valid sementara disatu sisi kepala desa sepertinya tidak mau report untuk melakukan pendataanwarga masyarakat yang benar benar miskin. "Kades maunya aman saja, tidak mau repot" jelasnya. am
Via
Berita NTB
Posting Komentar