Pemerintah Jawab Fraksi Terhadap Nota keuangan Dan RAPBD 2015

LOMBOK TENGAH, (sasambonews) – Pemerintah Daerah (Pemda) Lombok Tengah, pada Rabu (26/11) , menyampaiakan jawaban atas padangan umum fraksi-fraksi terhadap Nota keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2015. Jawaban tersebut disampaikan oleh Wakil Bupati Lombok Tengah, Drs. HL.Normal Suzana.

Pada kesempatan tersebut Wabup menyampaikan, tema pembangunan pada tahun 2015 antara lain, Pengembangan agribisnis, tourism dan marine (ATM); Pencapaian target MDGs Peningkatan infrastruktur; dan Penguatan reformasi birokrasi. Berdasarkan tema dan grand strategi pembangunan tersebut.” Maka prioritas pembangunan kabupaten Lombok Tengah tahun anggaran 2015, diantaranya Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan dan kesehatan; Pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan; Peningkatan iklim usaha dan investasi yang kondusif; Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar; Peningkatan kapasitas aparatur dalam peningkatan kualitas pelayanan publik,”Katanya.

Menanggapi pertanyaan masing-masing fraksi pada sidang sebelumnya, Wabup secara berurutan memberikan jawan terhadap fraksi partai Golkar yang mempertanyakan, target PAD yang bersumber dari retribusi daerah pada APBD tahun 2015 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun anggaran 2014. Hal ini disebabkan oleh adanya kebijakan bahwa retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil, tidak diperkenankan lagi dipungut berdasarkan ketentuan undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan undang undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. “ Selain itu juga, disebabkan oleh adanya pengalihan akun retribusi pelayanan kesehatan pada Dinas Kesehatan yaitu program kapitasi BPJS yang berdasarkan peraturan menteri dalam negeri nomor 37 tahun 2014 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2015, harus ditempatkan dalam kelompok lain-lain pad yang sah pada objek pendapatan dari dana kapitasi JKN pada FKTP,”paparnya.

Untuk sektor pertanian kata Wabup, pemerintah daerah akan berusaha lebih intensif meningkatkan peran dan fungsi para penyuluh pertanian, menyiapkan bantuan bibit dan obat-obatan serta menjamin ketersediaan pupuk dan memperbanyak titik pembuatan sumur bor. Hal ini sudah terjabarkan dalam program kegiatan SKPD yang menangani sektor pertanian. Dalam penyediaan pupuk bersubsidi untuk menjamin kebutuhan petani, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk perencanaan kebutuhan pupuk bersubsidi setiap tahun. namun demikian, alokasinya sangat ditentukan oleh kebijakan pemerintah pusat terhadap 34 provinsi se-indonesia. berdasarkan alokasi yang diberikan pada tahun anggaran 2015, badan ketahanan pangan dan pelaksana penyuluhan (BKP3) kabupaten Lombok Tengah bersama dinas pertanian dan peternakan, telah menyusun Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) tani pupuk bersubsidi yang telah diusulkan ke pemerintah provinsi. kebutuhan tersebut tidak terpenuhi pada tahun anggaran 2014. “Selain merencanakan kebutuhan pupuk, dinas pertanian dan peternakan bersama instansi terkait yang tergabung dalam wadah komisi pengawas pupuk dan pestisida, terus melakukan pengawasan terhadap penyaluran pupuk non subsidi, pupuk bersubsidi dan pestisida. namun demikian, alokasi anggaran untuk kegiatan ini sangat minim dan masih jauh dari kebutuhan real operasional,”imbuhnya.

Terkait dengan infrastruktur jalan, Wabup menyampaikan bahwa panjang jalan stategis kabupaten sepanjang 739,41 kilometer. pada tahun 2010 kondisi jalan kabupaten dalam kondisi mantap sepanjang 123,48 kilometer. sampai dengan akhir tahun 2013 telah tertangani sepanjang 334,8 kilometer dan tahun 2014 sepanjang 83,96 kilometer. “Sehingga, total panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap sampai saat ini sepanjang 418,76 kilometer. kondisi jalan mantap tersebut sudah mendukung akses pendidikan dan pariwisata. adapun sisa panjang jalan kabupaten yang belum ditangani sepanjang 320,68 kilometer selanjutnya menjadi prioritas pada tahun anggaran berikutnya,”tandasnya.

Untuk fraksi partai Gerindra, Wabup menyampaikan jawaban atas pandangan partai gerindra terhadap surplus dari perbandingan antara pendapatan dan belanja yang dinyatakan surplus semu, dapat kami jelaskan, bahwa nilai surplus dimaksud adalah selisih lebih atau positif antara pendapatan dan belanja. artinya, pendapatan lebih besar daripada belanja. “ Sehingga tidak dapat dikatakan sebagai surplus semu tetapi merupakan surplus yang sebenarnya yang digunakan untuk pengeluaran pembiayaan. hal ini, sesuai dengan pasal 56 peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006.Dimana dalam rancangan peraturan daerah tentang apbd tahun anggaran 2015, direncanakan struktur APBD dengan belanja tidak langsung lebih besar dari belanja langsung,”jelasnya

Terkait fraksi partai kebangkitan bangsa Wabup menyampaikan, untuk pengembangan potensi daerah agri culture - tourism - marine dilaksanakan melalui 39 program dengan serapan anggaran rp 52.538.098.000,00 yang tersebar di SKPD dengan program utama program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan, program peningkatan ketahanan pangan (pertanian/perkebunan), program rehabilitasi hutan dan lahan, program pengembangan perikanan tangkap, program pengembangan kawasan budi daya laut, air payau dan air tawar, program peningkatan efisiensi pedagangan dalam negeri dan program pengembangan kemitraan pariwisata. “Sedangkan, lokasi agribisnis unggulan di kabupaten Lombok Tengah diantaranya : di kecamatan Batukliang utara sebagai kawasan agropolitan atau agribisnis hortikultura, di kecamatan Pringgarata ternak sapi. Juga, diintrodusir agribisnis di kawasan lahan kering di kecamatan Praya Timur seperti Melon, di kawasan Mareje Bonga ternak kambing,”terangnya.

Adapun penjelasan untuk fraksi partai demokrat terkait KUA-PPAS dan Ranperda tentang APBD tahun anggaran 2015 dibentuk berdasarkan asumsi harga BBM lama yang diatur dalam peraturan bupati nomor 443 tahun 2014 tentang standar satuan harga pemerintah kabupaten Lombok Tengah tahun anggaran 2015. Dalam perjalanan anggaran tahun 2014, pemerintah pusat mengambil kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi yang pasti berpengaruh terhadap harga satuan yang ada dalam uraian belanja daerah, akan tetapi, hal ini tidak dapat disesuaikan langsung karena akan berpengaruh terhadap struktur APBD tahun anggaran 2015.” Oleh karena itu, pemerintah daerah akan mengubah peraturan Bupati nomor 443 tahun 2014 pada tahun 2015 dan akan menjadi salah satu alasan untuk mempercepat perubahan APBD tahun anggaran 2015 tanpa menghambat pelaksanaan program kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan anggaran,”imbuhnya.

Terkait sejumlah pertanyaan dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera Wabup menyampaikan, PPN Awang merupakan aset milik pemerintah pusat yang pengelolaannya menjadi kewenangan kementerian terkait. sampai saat ini, proses pembangunannya masih terus berjalan dengan sumber dana dari APBN dan APBD kabupaten Lombok Tengah. secara operasional, sebagian besar fasilitas yang ada dikelola oleh kementerian kelautan dan perikanan, sedangkan pemerintah kabupaten Lombok Tengah hanya diberikan kewenangan mengelola tempat pelelangan ikan. “Sementara pengelolaan kebun kopi yang ada di desa lantan dan desa karang sidemen, setelah pt. tresno kenangan, banyak calon investor yang mengajukan proposal untuk mengelola kebun kopi tersebut. akan tetapi, tidak bisa diproses karena pada saat itu, masih dalam proses hukum. Untuk pemanfaatan potensi yang ada, maka telah ditetapkan sebagai areal pengembangan horti park yang pengelolaannya dilaksanakan oleh dinas pertanian dan peternakan kabupaten Lombok Tengah atas persetujuan kementerian pertanian republik Indonesia. Pengembangan horti park berupa revitalisasi kawasan kebun kopi menjadi kawasan agrowisata melalui penataan land scape yang dilengkapi dengan pengembangan tanaman buah-buahan, tanaman hias dan tanaman obat-obatan. Sebagai tahap awal pengembangan horti park pada tahun 2014 dikembangkan seluas 150 hektar di areal kebun kopi di desa karang sidemen,”paparnya.

Selanjutnya untuk fraksi partai persatuan pembangunan Wabup menjawab, terkait dengan kinerja PDAM kabupaten Lombok Tengah. Bahwa PDAM sampai saat ini, belum dapat memberikan kontribusi dalam bentuk PAD ke pemerintah daerah. Keuntungan yang diperoleh pada tahun 2009 sampai tahun 2013, diarahkan untuk investasi peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka mengejar target mdg’s tahun 2015. “Upaya-upaya yang mulai dilakukan dalam penyehatan kinerja pdam, antara lain : efisiensi, penurunan tingkat kebocoran dan mencari peluang-peluang melalui kemitraan,”katanya.

Untuk fraksi Partai Bulan Bintang, kehidupan manusia membutuhkan kebutuhan dasar yang sangat terikat dengan keadaan individual, keluarga dan lingkungan. Salah satu kebutuhan dasar tersebut adalah sehat. Hidup sehat sangat tergantung pada dinamika lingkungan yang merupakan sumber penyakit. Untuk mewujudkan manusia dan lingkungan yang sehat sangat tergantung dari pelayanan kesehatan yang tahapannya meliputi : promotif dan kuratif secara berkesinambungan. Pemikiran tersebut menjadi dasar penetapan target kinerja pelayanan kesehatan dalam RPJMD yang kebutuhan anggaran ditetapkan sebagai plafon indikatif dalam RKPD. “Oleh karena itu, apa yang telah direncanakan dengan kebutuhan anggaran dalam APBD tahun anggaran 2015 sudah sesuai dengan target kinerja tersebut,”jelasnya.

Menjawab fraksi Partai Demokrat terkait kawasan Mandalika Resor diwacanakan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) jauh sebelumnya, sehingga pemerintah kabupaten Lombok mengantisipasi dengan membuat RIPARDA, membentuk perda nomor 7 tahun 2011 tentang RTRW, promosi, rapat-rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh dewan nasional kek, koordinasi penyelesaian permasalahan tanah.” Kemudian berdasarkan peraturan pemerintah nomor 82 tahun 2014 tentang penetapan kawasan Madalika Resor menjadi kawasan ekonomi khusus. Tindak lanjut pasca penetapan tersebut telah dilakukan rapat koordinasi di kementerian koordinator bidang perekonomian untuk penajaman langkah-langkah atau rencana aksi dan selanjutnya berdasakan keputusan bupati Lombok Tengah ditetapkan ITDC sebagai pengelola KEK Madalika Resor,”ungkapnya.

Sementara untuk fraksi Nurani Perjuangan Wabup menyampaikan, terkait dengan penyajian data sumber pajak dan retribusi daerah dan sumber aset lainnya yang masih dipandang kurang lengkap, jelas dan akurat oleh dewan yang terhormat, tentu pemerintah daerah tidak keberatan untuk memaparkan secara lebih terperinci dan lengkap pada saat pembahasan rapbd tahun anggaran 2015 selanjutnya. “Keberadaan Bandara Internasional Lombok (BIL) terhadap pendapatan asli daerah, mempunyai kontribusi yang signifikan mengingat keberadaan bandara memiliki potensi pendapatan pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten cukup besar dalam lingkup kebandaraan,”jelasnya.

Adapun pajak tersebut antara lain lanjut Wabup, yakni : pajak restoran, pajak reklame dan pajak parkir yang pada tahun 2014 ditargetkan sebesar Rp 1.099.786.000,00 yang meliputi target pajak restoran sebesar Rp 132.550.000,00 pajak reklame sebesar Rp 15.000.000,00 dan pajak parkir sebesar Rp 952.236.000,00. “Dalam pembahasan bersama kua-ppas antara dprd dan tapd, terjadi dinamika antara lain : kekurangan anggaran sekretariat DPRD, kekurangan tunjangan komunikasi intensif sebagai akibat dari meningkatnya kategori kemampuan keuangan daerah dari sedang menjadi tinggi, tambahan anggaran untuk infrastruktur jalan,”terangnya.

Berdasarkan dinamika tersebut kata Wabup, disepakati pengurangan belanja tidak langsung gaji dan tunjangan oleh banggar dan tapd yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan tersebut sebesar Rp 22.175.766.100,00. “Dengan demikian, maka kua dan ppa yang telah disepakati bersama antara DPRD dan bupati dijadikan dasar penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran 2015 sehingga strukturnya sudah konsisten,”tutupnya. (ding)