Kabag Keuangan dan Kadikes Diminta Mundur

LOMBOK TENGAH, (sasambonews). Akibat lambannya pencairan dana kapitasi, membuat Ketua Serikat Pekerja Nasional (SPN) Lombok Tengah Hamzan Halilintar, yang mendampingi sejumlah petugas tenaga kesehatan se Lombok Tengah merasa geram.

Oleh sebab itu, di ruangan hearing ia meminta Kepala Bagian Keuangan dan Kepala Dinas Kesehatan Lombok Tengah untuk mundur. “Kalau memang tidak mampu untuk mengatasi tentang dana kapitasi ini, maka lebih baik mundur saja,” tegasnya saat hearing sedang berjalan di ruangan Banmus DPRD Lombok Tengah kamis 29/1.

Diakuinya hanya Lombok Tengah saja yang belum mencairkan dana kapitasi bulan Januari sampai bulan April tahun 2014. Sedangkan untuk kota/Kabupaten lain sudah dicairkan. Seperti kabupaten Dompu, Lotim dan Kota Mataram sudah dicairkan, turus di Loteng mandeknya dimana. “Sebenarnya tidak boleh ditunda pembayaran itu. Dan apa alasan Loteng tidak bisa cairkan dana tersebut. Jika dibandingkan dengan kabupaten/ kota lain yang sudah dicairkan dana tersebut,” terangnya.

Untuk itu, pihaknya mendesak agar dana kapitasi tersebut agar segera dicairkan. “Saya tidak mau tahu apa alasannya lagi. Yang terpenting dana tersebut segera dicarikan. Kalau tidak, saya akan kembali lagi bawa aksi massa lebih banyak lagi untuk mempertanyakan hal tersebut,” ujarnya.

Salah satu petugas tenaga kesehatan Rinto Rudihartwan menyatakan, sebenarnya inti dari persoalan ini, hanya satu kejelasan kapan teralisasi pembayaran dana kapitasi bulan Januari-April tahun 2014. “Seandainya kita diajak bicara, perosalan ini tidak akan muncul. Tapi, bagaimana akan selesai malah yang diajak bicara hanya kepala Puskesmas saja, sedangkan kami tidak diajak. Saran saya kalau bisa apapun persoalan itu, agar kami-kami tenaga kesehatan juga diajak bicara,” pintanya.

Kedatangan sejumlah petugas tenaga kesehatan dan Ketua SPN itu di temuai oleh anggota Komisi IV H Ahmad Supli, L Muhiban. Sedangkan dari eksekutif diantara Kabag Keuangan Baiq Aluh Windayu dan Kepala Dinas Kesehatan Lombok Tengah dr Nurhandini Eka Dewi.

Sementara Kadikes Loteng dr Eka menjelaskan, terkait dengan persoalan kenapa dana kapitasi bulan Januari-April belum terbayarkan. Karena aturan tentang kapitasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat diterbitkan pada bulan April. Kemudian belum dilakukan sosoialisasi hingga selesai pada bulan Juni. Sedangkan, pembahasan terkait dengan APBDP sudah selesai dibahas. Oleh sebab itulah, anggaran pembayaran dana kapitasi itu tidak bisa terbayar, karena terbentur dengan tidak masuknya di anggaran APBDP. “Tapi tetap kita akan bayar. Dan di APBD 2015 ini kita sudah anggarkan dan sudah ada DIPA, tinggal menunggu pencairannya saja,” jelasnya.

Sedangkan, kapan akan dicairkan. Ia belum bisa pastikan kapan tanggalnya. Namun, yang terpenting bulan Februari ini sudah bisa dicairkan. “Harus dipahami juga, proses mengeluarkan anggaran, harus mengikuti aturan yang ada. Tidak sembarangan kita akan cairkan juga,” ujarnya.

Pokoknya dalam keterlambatan pencairan dana kapitasi itu, tidak ada unsur keterlambatan. Tapi, semua itu terbentur dengan aturan yang ada di pemerintah pusat. Pada, intinya dana kapitasi sudag dianggarakan di APBD 2015. “Tinggal menunggu pencairannya saja,” cetusnya.

Kabag Keuangan Setda Loteng Baiq Aluh Windayu meminta kepada sejumlah tenaga kesehatan untuk diberikan waktu dalam pencairan dana tersebut. Karena, terlebih dahulu pihaknya akan konsultasi terlebih dahulu dengan BPK, bagaimana system pembayaran dana tersebut. Sehingga, ia nanti dalam melakukan pencairan tidak berbenturan dengan hukum. “Kami minta waktu untuk konsultasikan bagaimana mekanisme pencarain dana tersebut ke BPK. Dan mumpung BPK saat ini ada di Loteng, maka saya akan langsung konsultasikan,” terangnya.

Setelah mendengar penyampaian dan pemaparan dari perwakilan eksekutif, pimpinan hearing H Ahmad Supli meminta kepada Kabag Keuangan agar terus memberikan informasi, kapan dana tersebut akan di cairkan. Sehingga, kalau ada yang bertanya ia bisa menjawabnya. “Saya minta kepada kabag Keuangan, agar terus mengupdit informasi kejelasan kapan dana tersebut bisa dicairkan,” ungkap singkatnya.

Setelah mendengar apa yang menjadi keterangan dari Kabag Keuangan, Kadikes dan pimpinan hearing, massa hearing langsung membubarkan diri, walaupun belum mendapatkan kejelasan yang pasti. |dk

Via Berita NTB