Pemda Loteng Akan Uji Cerdas Pejabat Eselon IIa, IIb

Nursiah

Lombok Tengah, (sasambonews). Mentri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) telah mengeluarkan peraturan Mentri Nomor 13 tahun 2013 tentang tata cara kompetensi jabatan secara terbuka di kabupaten ataupun provinsi. Dengan demikian maka setiap daerah diwajibkan melakukan uji kecerdasan bagi pejabat melalui lelang jabatan untuk pejabat eselon IIa dan IIb khususnya jabatan yang lowong.

Permen Menpan RB tersebut sekaligus memutuskan mata rantai kolusi dan kongsi di internal pejabat lingkup pemerintah daerah. Kolusi dan Nepotisme yang selama ini kerap menjadi barang berharga pada setiap mutasi seolah terikat mati setelah dikeluarkan permen tersebut. Yang ada sekarang adalah uji kemampuan (skill) dan kompetensi indipidu masing masing pejabat melalui serangkaian tes yang dilakukan oleh panitia.

Dalam Permen tersebut dijelaskan, untuk setiap jabatan yang lolong harus dilakukan lelang jabatan melalui uji kompetensi. Sejumlah ujian harus bisa dilewati oleh seorang pejabat manakala ingin memegang jabatan tersebut diantaranya kemampuan akademiknya, kemampuan teknis, seleksi adminitrasi, serta rekam jejak kinerja selama menjabat.

Namun demikian yang menjadi pertanyaan seriuskan pemda meimplementasikan permen Menpan RB tersebut dalam kegiatan nyata dan transparan ?. Berkaca dari sebelum belumnya, maka masih diragukan keseriusannya. Selama ini tes mengetes pejabat sudah kerap dilakukan. Lelang jabatan sebenarnya sudah dilakukan oleh pemerintah daerah hanya saja implementasinya jauh api dari panggang. Tidak hanya pejabat eselon II hingga pejebat eselon IV lingkup pemda Loteng yang sudah di seleksi akan tetapi jabatan kepala sekolahpun sudah dilakukan namun hanya sebatas retorika dan berhalusinasi sebab sampai saat ini belum pernah sekalipun hasil seleksi itu diumumkan ke publik oleh Bupati maupun Wabup sehingga spekulasi berkembang dimasyarakat yang mengatakan kegiatan lelang jabatan itu hanya “Inde Inde doang “ akibat terlalu banyak tekanan dan permintaan dari kiri dan kanannya Bupati maupun Wakil Bupati terkait dengan penempatan jabatan karena menurut informasi diduga sejumlah pejabat yang tidak pernah ikut tes justru diangkat menjadi pejabat lebih atas sementara yang ikut malah tidak dikasi jabatan. Oleh karena itu banyak pihak menyangsikan lelang jabatan yang akan dilakukan pemda Lombok Tengah nanti, namun demikian Asisten III Setda Lombok Tengah H.M. Nursiah membantah jika kegiatan lelang jabatan itu nanti hanya sebatas formalitas semata sebab mekanisme pengangkatan jabatan dilakukan secara ketat dan sudah diatur dalam permen Pan RB. “Tidak ada istilah inde inde atau sekedar formalitas, ini harus dilakukan olehs etiap daerah karena itu amanat mentri, jadi pemda harus menindaklanjutinya dengan serius” ungkapnya di ruang kerjanya kemarin.

Menurut Nursiah Lelang jabatan berlaku bagi jabatan yang saat itu sedang kosong sementara untuk mutasi pejabat seperti biasa dilakukan oleh bupati seperti yang sudah dilakukan selama ini. “Khusus bagi jabatan yang lowong akibat pindah misalkan, atau pensiun atau ditinggal wafat, kalau mutasi biasa, ya seperti biasa dilakukan” jelasnya.

Nursiah memastikan kegkiatan lelang jabatan akan dilakukan secara serius. Pihak pemda Loteng nantinya akan membentuk panitia seleksi. Selain itu dilakukan pengujian oleh tim penguji yang terdiri dari berbagai unsur diantaranya unsur birokrat, akademisi, kalangan profesional dan pakar ahli. “jumlah penguji minimal 5 dan maksimal 9 orang, jadi dijamin tidak ada rekayasa ataupun permainan” jelasnya.

Lalu apa saja kriteria pejabat yang boleh mengikuti seleksi ?. Nursiah menjelaskan terkait dengan kriteria pejabat yang boleh ikut akan di atur oleh panitia seleksi nanti termasuk apakah PNS yang sudah menjabat minimal pejabat eselon III ataukah PNS yang belum pernah memegang jabatan namun golongannya tinggi. “Semua itu akan diatur kemudian oleh panitia peryaratan itu karena tidak disebutkan di dalam permen hanya yang disebutkan adalah semua orang baik dalam dan luar Lombok tengah yang penting masih berada di wilayah NTB dibolehkan untuk ikut kompetisi” jelasnya.

Lelang jabatan ini memang menjadi angin segar bagi pejabat peda Loteng yang selama ini “dianggurin” Bupati meskipun secara intelektualitas dan kemampuan managerialnnya masih kalah dengan pejabat yang ada. Adu kecerdasan ini disambut fositif terutama yang mereka tidak memiliki konektifitas ataupun jaringan dengan penguasa. “Saya siap adu kecerdasan, tidak hanya kalangan pejabat eselon III ataupun pejabat eselon II sekalipun. Dengan demikian akan memenuhi rasa keadilan, selama ini siapa yang dekat saja atau yang pernah berjasa saja yang bisa menjadi pejabat” kata salah satu pejabat.

Sekarang yang diperlukan adalah kesungguhan dari pemda untuk mewujudkan kompetisi yang sehat dan transparan di jajaran PNS, tidak lagi ada unsur DUK (Daftar Urutan Kedekatan) bukan Daftar Urutan Kepangkatan

Via Nasional