Kapitasi Tak Jelas, Petugas Medis Ancam Mogok

LOMBOK TENGAH, (sasambonews). Puluhan perwakilan petugas medis dari 25 Puskesmas di Kabupaten Lombok Tengah, kembali melakukan aksi demo ke kantor DPRD.

Aksi demo yang dilakukan itu, menuntut agar sisa tunggakan uang kapitasi terhitung bulan Januari sampai April 2014 sebesar Rp 2,4 Miliar dicairkan.

Sehingga, dalam waktu dekat uang kapitasi itu tidak dibayar, maka petugas medis se- Loteng ancam akan mogok kerja.

Selain soal uang kapitasi, massa yang dipimpin Ketua Serikat Pekerja Nasional (SPN) Cabang Loteng, Hamzan Halilintar menuntut Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) dr Nurhandini Eka Dewi dan Kepala Bidang Keuangan dicopot dari jabatannya. Karena, selama ini, mereka hanya memberikan janji-janji belakang saja.

“Kami minta DPRD agar segera menyikapi persoalan itu. Dan kami minta juga, agar segera mengajukan ke Bupati, agar mereka berdua dicopot dari jabatannya,” tegas Hamzan kepada DPRD yang menerimanya di ruang Banmus DPRD Loteng.

Kemudian, bila tidak ada kejelasan saat ini, petugas medis juga berencana akan melaporkan kasus dugaan pengendapan uang kapitasi ke pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Praya. “Kami akan melaporkan hal ini ke Kejari Praya, bila tetap saja tidak ada kejelasan,” ancamnya.

Hal yang sama juga dikatakan petugas medis awali dan murahman. Dia melihat, ini ada indikasi pembiaran dilakukan Kepala Dikes. Selama ini, sudah jelas aturan bahwa uang kapitasi ini adalah hak setiap petugas kesehatan yang diperuntukan melalui Puskesmas masing-masing. “Kalau seperti ini kami akan mogok kerja saja,” tegasnya.

Kedatangan puluhan perwakilan petugas medis langsung diterima Wakil Ketua DPRD Loteng, M Nasib, Ketua Komisi IV L Muhibban beserta anggota Komisi, Kasubag Keuangan Setda, M Khori Atmaja dan Kabid Yankes dan permawiklan dari bidang Promkes Dikes Arif.

Dalam tanggapan Wakil Ketua DPRD Loteng M Nasib, menyayangkan sikap Dikes yang hanya mengobar janji kepada petugas medis. Namun sampai dengan saat ini tak kunjung ada realisasi. “Kami minta Dikes segera memperjelas persoalan kapitasi ini. Jangan pernah membuat janji yang tidak jelas,” katanya.

Nasib menambahkan, apabila anggaran kapitasi sudah digunakan untuk pos lain maka Dikes juga harus menjelaskannya, sehingga tidak terjadi persoalan seperti ini. “Kami menekan Dikes dan bagian Keuangan untuk mempercepat pencairan uang kapitasi. Bila anggaran kapitasi tidak bisa cair jangan janji caranya,” cetus anggota Komisi IV DPRD Jayanti Umar.

Sementara itu, Kabid Yankes Dikes Loteng dr Sugeng mengatakan, kalau Kadikes tidak bisa hadir, karena masih mengikuti seminar di Jakarta. Namun arahan dari pimpinanya, bahwa sampai denga saat ini Dikes masih menunggu keputusan hasil konsultasi dengan BPKP NTB. “Kalau di DPA, anggarannya sudah ada. Tapi pancairan kami tidak tahu kapan,” katanya.

Hal yang sama juga dijelaskan Kasubag Keuangan Setda Loteng, M Khoriatmaja mengaku, masih dilakukan konsultasi dengan BPKP. “Memang apa yang disampaikan pihak Dikes itu betul. Tapi, diregulasi Permendagri, untuk Mei sampai Desember sudah kami bayar yang waktu itu klaim. Sedangkan untuk Januari hingga April masih menunggu hasil konsultasi dengan BPKP,” ungkapnya.

Tidak puas dengan penjelasan dari perwakilan Keuangan Setda dan perwakilan Dikes. Massa kemudian bergerak melakukan aksi sweping ke ruang kerja Sekda HL Supardan dan Wakil Bupati Loteng HL Normal Suzana.

Di sana, para petugas medis tidak bertemu dengan Sekda dan Wabup Loteng. Massa kemudian kembali ke ruang kerja bupati, sembari menunggu ada pejabat yang menerima aspirasi massa. Tidak lama, Asisten III Setda Loteng HM Nursiah pun memberikan keterangan.

Dijelaskan Nursiah, jaminan kesehatan nasional (JKN) tahun , 2014 berdasarkan aturan dilaksanakn dengan cara dua sistem. Khusus untuk Januari hingga April itu disebut dengan system klaim. Mei sampai Desember itu untuk pembayaran kapitasi. “Sering kali kami jelaskan soal kapitasi ini. Baik kepada Hamzan bahkan disetiap hearing sebelumnya,” jelasnya.

Belum lama ini juga, sejumlah Kepala UPT Puskesmas sempat diundang Pemkab dan Dikes untuk membahas persoalan tersebut. Dia menegaskan juga, sampai pembahasan APBD 2015 belum lama ini, Kepala Dikes baru menjelaskan bahwa sisa uang kapitasi sudah digunakan untuk kebutuhan lain. “Mengetahui itu, kami TAPD langsung menyikapi dan kami langsung menganggarkan Rp 2,4 miliar dan anggaran sudah ada di DPA Dikes tahun ini. Walaupun sudah ada di DPA perlu ada pertimbangan aturan realisasi agar kami tidak melanggar aturan,” terangnya.

Dari penjelasan Eka, Nursiah mengaku Kadikes sudah menunjukan bukti sisa uang kapitasi sebesar Rp 1 miliar lebih. Kendati anggaran ada, tidak semudah yang dibayangkan agar anggaran bisa disalurkan.

“Untuk itu, kami minta Kadikes dan Kabag Keuangan konsultasi ke BPKP terlebih dahulu,” tandasnya. |dk

Via Berita NTB