Meneropong Potensi Jabatan Bagi Pejabat Lombok Tengah (bagian 5)
H.L.Idkham Khalid, H.L.Satria Atmawinata, H.M.Nursiah |
Bajang Ewin dan Nusriah Bersaing Ketat, Idkham Kuda Hitam
Lalu Amrillah
Dari awal dua nama masing masing H.L.Satria Atmawinata alias
Miq Ewin dan H.M.Nursiah sudah sangat santer disebut namanya menggantikan
H.L.Supardan menjadi Sekda sementara Idkham Khalid dianggap pendatang baru yang
belakangan namanya mencuat kepermukaan setelah L.Aswatara menyatakan mundur
dari bursa.
Bajang Ewin begitu orang menyebutkan merupakan sosok pejabat
yang bisa dikatakan paling dekat dengan Bupati Lombok Tengah sekarang ini. Jika
bicara jasa politik maka tentu sudah barang tentu Maiq Meres wajib memilihnya
sebab dari awal dia sudah secara terbuka mendukung Maiq Meres menjadi Bupati
dan Wakil Bupati sementara H.M.Nursiah termasuk pejabat yang pergerakannya
tidak kentara seperti halnya Ewin saat pilkada lalu sedangkan H.L.Idkham Khalid
merupakan pejabat yang masuk setelah selesai peperangan. Prinsip “Antih Mayung
Lelah”. Kendati Demikian, meski menjadi pendatang baru namun sepak terjangnya
sulit ditandingi. Dia justru termasuk salah satu pejabat yang cukup
diperhitungkan oleh Maiq Meres, jika tidak maka tidak mungkin menjadi salah
satu kandidat Calon Sekda, sebab masih banyak pejabat yang pangkatnya lebih
dari dia salah satunya Sekwan, Kadis Dukcapil, Asisten II dan pejabat lainnya.
Meski sampai saat ini belum ada keterangan resmi dari Bupati
dan Wakil Bupati mengenai siapa kandidat calon Sekda yang diajukan namun
spekulasi sudah berkembang bahwa ketiga nama itulah yang memang sudah diajukan
oleh Bupati ditambah lagi kenyakinan semakin kuat dengan pernyataan anggota
DPRD NTB Ruslan Turmuzi yang mengatakan, DAK dan Penyuluh, serta Keuangan sudah
diajukan menjadi Sekda.
Persoalannya sekarang, masihkah berpengaruh jasa politik itu
?. Politik diibaratkan Bunglon yang suka berubah warna mengikuti median tempat
dia hinggap. Semua orang tahu Bunglon, seekor binatang melata yang suka menepel
di pohon pohon. Jika menempel di daun warna hijau maka diapun berubah menjadi
hijau, jika menempel di dahannya maka binglon akan berubah warna seperti dahan
itu.
Begitu pula dengan Politik, kadang sekarang iya, besok belum
tentu, atau sebaliknya sekarang tidak, besok iya. Semua orang tidak bisa
menebak sebab politik begitu sulit untuk ditebak. Dalam ilmu poltik, Politik
adalah cara mencapai kekuasaan. Untuk mencapai kekusaaan maka dilakukan dengan
segala cara termasuk umbar umbar janji yang penting mendapatkan dukungan. Persoalan
ditepati atau tidak itu urusan belakang. Politik tidak sehat adalah politik
yang mengalakan cara, tidak peduli dengan jasa orang sedangkan politik sehat
adalah politik yang berkomitmen dan konsekwen dengan ucapannya. Namun pertanyaanya
sekarang adakah politik seperti itu?.
Kembali ke urusan Sekda, undang undang ASN sudah mengatur
mengenai posisi Sekda. Sekda dibuat sekuat mungkin posisinya di pemerintahan.
Untuk mengganti Sekda tidak seperti dahulu yang kapan saja mau dicopot. Sekarang
harus ada alasan yang kuat untuk menggantikannya. Kalaupun tidak ada alasan
kuat yang bisa digunakan maka salah satunya adalah dengan melakukan mutasi ke
provinsi yang eselonnya sama dengan eselon Sekda menjadi Kepala Dinas. Tentunya
juga adanya persetujuan dari Gubernur dan juga dari Mentri Dalam Negeri.
Setelah ASN, kini datang lagi Surat Edaran Mentri PAN RB yang
mengharuskan setiap pejabat yang sedang duduk di eselon II atau promosi ke
eselon II harus dilakukan fit and proper tes yang dilakukan oleh tim
independen, hal kitu dimaksudkan Mentri agar tidak ada dominasi kewenangan
Bupati mengutak atik pejabatnya seenak perutnya. Hanya saja yang dimaksudkan
dalam SE menpan RB itu adalah bagi jabatan yang kosong atau lowong.
Pengertian lowong atau kosong menurut pemahaman saya jika itu
benar adalah jabatan tidak berpenghuni akibat meninggal dunia, pensiun ataupun
mengundurkan diri yang mengakibatkan kekosongan jabatan, pengertian lain adalah
setiap menggeser pejabat maka jabatan itu dianggap kosong dan perlu diisi
dengan tes. Mungkin itu menjadi alasan belum dilakukan mutasi hingga saat ini
oleh Bupati meski Wabup berulangkali mengatakan akan melakukan mutasi bahkan
berani memastikan akhir Februari lalu.
Sekarang kita perlu bersabar menunggu, apakah akan pergantian
Sekda atau tidak tahun 2015 ini. Ataukah hanya sebatas untuk menyenagkan hati
para pejabat itu dengan mengajukan nama Sekda ?. belum diketahui. Menarik untuk
kita tunggu.
Posting Komentar