Berita NTB
MATARAM,Sasambonewa.com.- Wakil Ketua Komite Pemekaran Kabupaten Lombok Selatan (KLS) Alidi S.Pt ,Selasa (30/08) ditemui di Kantor Udayana mengungkapkan bahwa pada bulan Oktober kepala daerah ditingkat provinsi dan kabupaten akan diundang oleh pusat untuk menggalang kesepahaman bersama terkait pemekaran tersebut."Tanggal 4-5 Oktober Gubernur
dan Bupati akan diberikan pemahaman ,"tandasnya.
Dia menginformasikan bahwa DPD RI telah melakukan sosialisasi bahwa pemekaran KLS akan masuk pada program legislasi."DPD sedang menunjukkan eksistensinya. Sebenarnya berkas ini sudah masuk di Kemendagri dan tinggal disepakati oleh pemerintah dan DPR RI,"terangnya.
Dewan Pengarah KLS H.Makmun ,S.Pd juga mengakui bahwa pada tahun sebelumnya sempat ditunda, tetapi untungnya berkas pengajuan tidak dimulai dari awal lagi."Setelah sekian lama ditunggu akhirnya ada kabar baik dari DPD RI akan jadi proritas ,semua pasti ada kendala dan rintangan,"tandasnya.
Menurutnya , Dengan adanya moratorium pada saat Era Jokowi-JK saat ini namun dengan perlahan dan pasti terus didorong." Kita terus mendorong dan salah satu keinginan provinsi juga,"pungkasnya.Ipr
Gubernur dan Bupati Lotim Dipanggil Pusat Terkait KLS
MATARAM,Sasambonewa.com.- Wakil Ketua Komite Pemekaran Kabupaten Lombok Selatan (KLS) Alidi S.Pt ,Selasa (30/08) ditemui di Kantor Udayana mengungkapkan bahwa pada bulan Oktober kepala daerah ditingkat provinsi dan kabupaten akan diundang oleh pusat untuk menggalang kesepahaman bersama terkait pemekaran tersebut."Tanggal 4-5 Oktober Gubernur
Dia menginformasikan bahwa DPD RI telah melakukan sosialisasi bahwa pemekaran KLS akan masuk pada program legislasi."DPD sedang menunjukkan eksistensinya. Sebenarnya berkas ini sudah masuk di Kemendagri dan tinggal disepakati oleh pemerintah dan DPR RI,"terangnya.
Dewan Pengarah KLS H.Makmun ,S.Pd juga mengakui bahwa pada tahun sebelumnya sempat ditunda, tetapi untungnya berkas pengajuan tidak dimulai dari awal lagi."Setelah sekian lama ditunggu akhirnya ada kabar baik dari DPD RI akan jadi proritas ,semua pasti ada kendala dan rintangan,"tandasnya.
Menurutnya , Dengan adanya moratorium pada saat Era Jokowi-JK saat ini namun dengan perlahan dan pasti terus didorong." Kita terus mendorong dan salah satu keinginan provinsi juga,"pungkasnya.Ipr
Via
Berita NTB
Posting Komentar