LOMBOK TENGAH, sasambonews.com. Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) dari Komite I Dapil NTB, Hj Rabiatul Adawiyah berkunjung ke Pemkab Loteng untukmenjalankan kegiatan Resesnya guna melihat dan menampung yang menjadi aspirasi Pemkab Loteng.

Dimana kunjungan kerja Hj Rabiatul Adawiyahtersebut disambut Wakil Bupati Loteng, Lalu Fathul Bahri, S.ip dan staf ahli Bidang Pembangunan dan Ekonomi Setda Loteng, Ir R Mulyatno Junaidi, SH di ruang rapat utama kantor Bupati Loteng, Selasa (9/8).

Wakil Bupati Loteng, Lalu Fathul Bahri, S.ip saat menyambut Hj Rabiatul Adawiyah dan rombongan menyampaikan ucapan tetima kasih, sebab rombongan telah memilih Lombok Tengah sebagai kunjungannya. Semoga dengan adanya kunjungan ini, apa yang menjadi aspirasi bisa nantinya menjadi bahan yang diperjuangkan di Pemerintah Pusat.

Dimana pada kesempatan terseb. ut juga Hj Rabiatul Adawiyah sempat menyampaikan kedatangannya dan alasan memilih Loteng untuk kegiatan resesnya. Karena ia ingin mendengar masukkan terkait dengan persoalan batas wilayah dengan Lobar yakni persoalan Nambung dan persoalan penarikan beberapa kewenangan ke Porvinsi.

Atas keingin tahuan tentang persoalan Nambung dan penarikan beberapa kebijakan kewenangan ke Provinsi. Bagian APU Setda Loteng yang disampikan Herman Efendi menjelaskan persoalan terkait dengan Nambung. Dimana kalau mengacu kepada peta Rupabumi Indonesia (RBI), maka Nambung itu masuk ke Loteng. Tidak hanya itu, kalau mengacu kepada sejarah Nambung itu dulu masuk di wilayah Desa Montong Ajan. Selain itu dari segi bahasa, masyarakat Nambung masih menggunakan bahasa Lombok Tengah. Namun, yang menjadi persoalan, sebagian besar masyarakat Nambung sudah memakai KTB Lobar dan di Nambung juga sudah dibangun beberapa fasilitas oleh Lombok Barat seperti fasiltas pendidikan dan lainnya. Sehingga ini yang menjadi kendala. Tapi, terhadap persoalan Nambung pihak Provinsi sangat aktif memfasilitasi dan melakukan mediasi terkait Nambung. Namun, hingga kini belum ada kesepakatan. oleh sebab itu, ia hanya menunggu jawaban dari pemerintah pusat yakni Mendagri. Karena persoalan ini sudah diserahkan ke Mendagri.

Sementara, terhadap pengambilan kewenangan terhadap sebagian kebijakan oleh Provinsi, bagian keuangan Pemkab Loteng juga menyampaikan sejumlah kendala yang dialami. Dimana, kerena ada pengabilan kewenangan ke Provinsi, maka membuat besaran anggaran mengalami penurunan. Dicontohkan, seperti pengambilan kewenangan di Bidang Pendidikan Menengah pada Dinas Dikpora. Karena, adanya pengambilan kewenangan di Bidang itu, maka untuk dana DAK di bidang itu tidak turun. Padahal sebelum diambil alih oleh Provinsi, anggaran yang digelontorkan melalui DAK sebanyak Rp 13 miliar. Tapi karena pengambilan kebijakan kewenangan maka dana DAK tidak turun ke Loteng. Selain itu, persoalan Juknis yang suka terlambat turun. Karena adanya keterlambatan, maka penggunaan anggaran menjadi telat.   

Tidak hanya itu, terhadap penarikan kewenangan di sebagian bagian itu juga telah berpengaruh pada perzinan. Hal itu disampaikan oleh Kabid Perizinan pada BPMP2T loteng, Supardiono. Dimana, ketika mau mengeluarkan izin seperti contohnya mengurus izin pengelolaan air bawah tanah (ABT). Dimana, masyarakat yang mau mengurus, malah bolak ke Provinsi dan kabupaten. Sehingga, ia berharap terkait dengan pelimpahan kewenangan itu bisa diperjelas. Dengan begitu, masyarakat tidak lagi bolak balik mengurus izinnya.

Kemudian, diakhir pertemuan itu, Hj Rabiatul Adawiyah menyampaikan, hal-hal yang telah disampaikan tersebut, ia akan langsung menyampaikan ke pemerintah pusat. Kemudian, terkait dengan Nambung mudah-mudahan ada titik terangnya dalam waktu dekat. Selain itu, masalah keuangan, itu memang menjadi keluhan semua provinsi dan kabupate/kota. Masalah perizinan juga, ia akan sampaikan agar masyarakat tidak lagi bolak balik mengurus izin. “Mudah-mudahan pertemuan ini ada tindaklanjutnya ke daerah nanti,” tungkasnya. |dk