Berita NTB
MATARAM,Sasambonews.com.Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB Hj. Putu Selly Handayani, Selasa (15/11/2016) ditemui di rumah kerjanya menyebutkan bahwa raperda inisiatif DPRD NTB tentang perlindungan dan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dinilai masih belum terlalu urgen dan lebih meminta dewan agar melakukan politik anggaran dengan memberikan dana untuk merealisasikan 500 Koperasi Syariah yang sesuai dengan bunyi RPJMD."Urgensinya apa kita tidak tahu.
Sekarang yang penting itu politik anggaran. Supaya 500 koprasi bisa Syariah sekarang Itupun baru 210 koperasi syariah,"ungkapnya.
Menurutnya Dinas Koperasi dan UMKM yang merupakan SKPD teknis sudah menjalankannya pemberdayaan dan perlindungan terhadap UMKM." UMKM itu sudah diberdayakan kan kita dinas teknisnya Koperasi, Gak ada konsultasi. Tiba-tiba minta data.Tidak dilibatkan, yang tahu persoalan koperasi,"ungkapnya.
Menurut Selly , Dewan seharusnya bukan memperhatikan tentang permodalan tetapi yang dibutuhkan sekarang adalah kemasan ." Yang menjadi keluhan kita kemasan, bukan peremodalan KUR, Mari kita hidupkan rumah kemasan kita,"tegasnya.
Sekarang yang harus dilakukan yakni dengan membuat perda sehingga UMKM itu bisa mendapatkan Lebel halal, karena selama ini kita masih gratis." pelaku UMKM harus seluruh memiliki label halal. Kurang urgen untuk saat ini raperda tersebut, sekarang dari 649 UMKM yang home industri . setengahnya sudah halal, sekitar 70 Persen. Targetkita 1.000.000 ditahun 2018 bisa tercapai. "tegasnya.I pr
Kadiskop Tolak Ranperda Inisiatif Dewan
MATARAM,Sasambonews.com.Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB Hj. Putu Selly Handayani, Selasa (15/11/2016) ditemui di rumah kerjanya menyebutkan bahwa raperda inisiatif DPRD NTB tentang perlindungan dan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dinilai masih belum terlalu urgen dan lebih meminta dewan agar melakukan politik anggaran dengan memberikan dana untuk merealisasikan 500 Koperasi Syariah yang sesuai dengan bunyi RPJMD."Urgensinya apa kita tidak tahu.
Sekarang yang penting itu politik anggaran. Supaya 500 koprasi bisa Syariah sekarang Itupun baru 210 koperasi syariah,"ungkapnya.
Menurutnya Dinas Koperasi dan UMKM yang merupakan SKPD teknis sudah menjalankannya pemberdayaan dan perlindungan terhadap UMKM." UMKM itu sudah diberdayakan kan kita dinas teknisnya Koperasi, Gak ada konsultasi. Tiba-tiba minta data.Tidak dilibatkan, yang tahu persoalan koperasi,"ungkapnya.
Menurut Selly , Dewan seharusnya bukan memperhatikan tentang permodalan tetapi yang dibutuhkan sekarang adalah kemasan ." Yang menjadi keluhan kita kemasan, bukan peremodalan KUR, Mari kita hidupkan rumah kemasan kita,"tegasnya.
Sekarang yang harus dilakukan yakni dengan membuat perda sehingga UMKM itu bisa mendapatkan Lebel halal, karena selama ini kita masih gratis." pelaku UMKM harus seluruh memiliki label halal. Kurang urgen untuk saat ini raperda tersebut, sekarang dari 649 UMKM yang home industri . setengahnya sudah halal, sekitar 70 Persen. Targetkita 1.000.000 ditahun 2018 bisa tercapai. "tegasnya.I pr
Via
Berita NTB
Posting Komentar