Pendidikan
LOMBOK TENGAH, sasambonews.com. Rapat Kerja (Raker) Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP/MTs digelar Sabtu (25/2) Bertempat di SMPN 1 Janapria, musyawarah kerja tersebut dihadiri ratusan kepala sekolah dan pejabat Dinas Pendidikan (Dsidik) Lombok Tengah.
Sejumlah hal penting dibahas dalam rapat kerja tersebut, diantaranya sosialisasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Data Pokok Pendidik (Dapodik) dan masalah kondisi bangunan sekolah.
Dalam arahannya, Kepala Bidang SMP Disdik Loteng, H. Jumadi,S.Pd mengimbau para kepala sekolah agar menggunakan dana BOS sesuai
juklak/juknis yang telah ditetapkan.
Pengalokasisn dana BOS haruslah melibatkan semua pihak, termasuk komite dan wali murid, sehingga tidak menimbulkan fitnah ataupun
permasalahan di kemudian hari.
Sementara mengenai rehab, kepala sekolah diminta lebih kreatif dalam mencari sumber-sumber pendanaan rehab sekolah, tidak hanya
mengandalkan dana dari pemerintah kabupaten.
Adapun untuk Dapodik, kepala sekolah diminta lebih intens mengontrol pengisian Dapodik.
Sebelum dikirim ke kabupaten, kepala sekolah harus memeriksanya terlebih dahulu, sehingga data-data yang dikirim operator benar-benar sesuai dengan kondisi real sekolah.
Karena bagaimanapun juga lanjut dia, besaran bantuan ataupun anggaran yang dikucurkan ke sekolah, tergantung dari data yang dikirim oleh
pihak operator.
Untuk itu kedepan pihaknya berharap pengisian Dapodik ataupun data-data lainnya lebih cermat, tanpa ada tendensi ataupun kepentingan
apapun. “Kami harap para operator dan kepala sekolah bekerja lebih profesional.” Pungkasnya. |wis
Raker MKKS Bahas Sejumlah Persoalan Penting
LOMBOK TENGAH, sasambonews.com. Rapat Kerja (Raker) Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP/MTs digelar Sabtu (25/2) Bertempat di SMPN 1 Janapria, musyawarah kerja tersebut dihadiri ratusan kepala sekolah dan pejabat Dinas Pendidikan (Dsidik) Lombok Tengah.
Sejumlah hal penting dibahas dalam rapat kerja tersebut, diantaranya sosialisasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Data Pokok Pendidik (Dapodik) dan masalah kondisi bangunan sekolah.
Dalam arahannya, Kepala Bidang SMP Disdik Loteng, H. Jumadi,S.Pd mengimbau para kepala sekolah agar menggunakan dana BOS sesuai
juklak/juknis yang telah ditetapkan.
Pengalokasisn dana BOS haruslah melibatkan semua pihak, termasuk komite dan wali murid, sehingga tidak menimbulkan fitnah ataupun
permasalahan di kemudian hari.
Sementara mengenai rehab, kepala sekolah diminta lebih kreatif dalam mencari sumber-sumber pendanaan rehab sekolah, tidak hanya
mengandalkan dana dari pemerintah kabupaten.
Adapun untuk Dapodik, kepala sekolah diminta lebih intens mengontrol pengisian Dapodik.
Sebelum dikirim ke kabupaten, kepala sekolah harus memeriksanya terlebih dahulu, sehingga data-data yang dikirim operator benar-benar sesuai dengan kondisi real sekolah.
Karena bagaimanapun juga lanjut dia, besaran bantuan ataupun anggaran yang dikucurkan ke sekolah, tergantung dari data yang dikirim oleh
pihak operator.
Untuk itu kedepan pihaknya berharap pengisian Dapodik ataupun data-data lainnya lebih cermat, tanpa ada tendensi ataupun kepentingan
apapun. “Kami harap para operator dan kepala sekolah bekerja lebih profesional.” Pungkasnya. |wis
Via
Pendidikan
Posting Komentar