Berita NTB
LOMBOK TENGAH, sasambonews.com,
Lambannya penerbitan Surat Keputusan (SK) Bupati mulai dikeluhkan para guru. Sebagian guru menduga Dinas Pendidikan (Disdik) Lombok Tengah sengaja menunda penerbitan SK Bupati dengan alasan tertentu.
Beberapa diantaranya bahkan menduga, SK Bupati akan diperjualbelikan oleh oknum tertentu di Disdik Loteng. Namun Kepala Bidang (Kabid) Peningkatan Mutu Pendidik dan Kependidikan (PMPTK) Disdik Lombok Tengah, Lalu Bayangkari membantah tudingan tersebut.
Ia menjelaskan, penerbitan SK Bupati masih terkendala beberapa hal tekhnis, terutama mengenai Data Pokok Pendidik (Dapodik) yang masih semraut. Selain itu, rasio guru dan siswa juga akan jadi pertimbangan.
Semua permasalahan tersebut lanjutnya sudah dilaporkan ke Bupati, Wakil Bupati, Sekda dan pihak terkait lainnya. Adapun jumlah usulan yang sudah diseleksi Disdik saat ini sebanyak 2.687 guru. Jumlah tersebut nantinya akan kembali dikroscek kebenarannya.
“ Waktu penerbitannya masih belum jelas. Belum ada perintah Bupati. Rencananya pak Sekda akan langsung turun mengecek kebenaran data calon penerima SK,” jelasnya.
Untuk itu para guru diminta bersabar. Yakinlah kata Bayangkari, lambannya penerbitan SK Bupati semata mata merupakan bentuk kehati hatian. Ia tidak ingin ada pihak-pihak yang dirugikan, karena berpotensi menimbulkan masalah di kemudian hari. |wis
Disdik Bantah Jual Beli SK GTT
LOMBOK TENGAH, sasambonews.com,
Lambannya penerbitan Surat Keputusan (SK) Bupati mulai dikeluhkan para guru. Sebagian guru menduga Dinas Pendidikan (Disdik) Lombok Tengah sengaja menunda penerbitan SK Bupati dengan alasan tertentu.
Beberapa diantaranya bahkan menduga, SK Bupati akan diperjualbelikan oleh oknum tertentu di Disdik Loteng. Namun Kepala Bidang (Kabid) Peningkatan Mutu Pendidik dan Kependidikan (PMPTK) Disdik Lombok Tengah, Lalu Bayangkari membantah tudingan tersebut.
Ia menjelaskan, penerbitan SK Bupati masih terkendala beberapa hal tekhnis, terutama mengenai Data Pokok Pendidik (Dapodik) yang masih semraut. Selain itu, rasio guru dan siswa juga akan jadi pertimbangan.
Semua permasalahan tersebut lanjutnya sudah dilaporkan ke Bupati, Wakil Bupati, Sekda dan pihak terkait lainnya. Adapun jumlah usulan yang sudah diseleksi Disdik saat ini sebanyak 2.687 guru. Jumlah tersebut nantinya akan kembali dikroscek kebenarannya.
“ Waktu penerbitannya masih belum jelas. Belum ada perintah Bupati. Rencananya pak Sekda akan langsung turun mengecek kebenaran data calon penerima SK,” jelasnya.
Untuk itu para guru diminta bersabar. Yakinlah kata Bayangkari, lambannya penerbitan SK Bupati semata mata merupakan bentuk kehati hatian. Ia tidak ingin ada pihak-pihak yang dirugikan, karena berpotensi menimbulkan masalah di kemudian hari. |wis
Via
Berita NTB
Posting Komentar