Berita NTB
Pendidikan
LOMBOK TENGAH, sasambonews.com - Tuntutan pembebasan lahan Politeknik Pariwisata NTB di Desa Puyung Kecamatan Jonggat ditanggapi dingin oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Budpar) Lombok Tengah, Lalu Putria, M.Pd.
Menurutnya, tuntutan tersebut sangat mengada ada. Kalaupun pemerintah daerah harus membayar, harus atas dasar perintah pengadilan dan sesuia aturan. Dalam hal ini, warga harus bisa membuktikan kepemilikannya atas lahan Politekpar melalui proses hukum. Tidak lantas meminta sesuatu yang tidak jelas seperti saat ini. “Kalau merasa memiliki lahan itu, silahkan gugat ke pengadilan,” kata Putria di Praya, Selasa 1/8.
Tapi yang jelas, pembangunan Politeknik Pariwisata (Politekpar) Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan harga mati.
Sesuai jadwal, peletakan batu pertama Politekpar NTB akan dilaksanakan bulan ini oleh Presiden Joko Widodo.
Ia menjelaskan, dalam proyek besar, pertentangan merupakan hal biasa. Contohnya dalam pembangunan Lombok Internasional Airport (LIA) yang nyaris mengakibatkan pertumpahan darah.
Namun ketika masyarakat menyadari dampak positif sebuah pembangunan, pertentangan akan hilang dengan sendirinya. Begitu juga yang akan terjadi pada pembangunan Politekpar.
Disinggung rencana penggagalan peletakan batu pertama yang akan dilakukan warga, menurutnya tidak perlu dipersoalkan. Kalau ada perlawanan apalagi sampai anarkis, aparat kepolisian tentu tidak akan tinggal diam.
Namun demikian, sebelum terjadi hal-hal negativ, pihaknya berharap persoalan tersebut bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Sesuai adat ketimuran dan kearipan lokal masyarakat Sasak, setiap persoalan harus diselesaikan secara musyawarah.
Sementara itu bupati HM.Suhaili FT akan segera memanggil para pihak yang merasa keberatan dengan pembangunan Politekpar dalam waktu dekat. Dalam pertemuan tersebut nantinya akan dirumuskan solusi terbaik atas persoalan tersebut. Tapi yang jelas, semua itu tidak akan menghalangi jalannya pembangunan. “ Pembanguan jalan terus. Mengenai polemik saat ini, nanti kita selesaikan,” jelasnya. |wis
Piltekpar Harga Mati
LOMBOK TENGAH, sasambonews.com - Tuntutan pembebasan lahan Politeknik Pariwisata NTB di Desa Puyung Kecamatan Jonggat ditanggapi dingin oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Budpar) Lombok Tengah, Lalu Putria, M.Pd.
Menurutnya, tuntutan tersebut sangat mengada ada. Kalaupun pemerintah daerah harus membayar, harus atas dasar perintah pengadilan dan sesuia aturan. Dalam hal ini, warga harus bisa membuktikan kepemilikannya atas lahan Politekpar melalui proses hukum. Tidak lantas meminta sesuatu yang tidak jelas seperti saat ini. “Kalau merasa memiliki lahan itu, silahkan gugat ke pengadilan,” kata Putria di Praya, Selasa 1/8.
Tapi yang jelas, pembangunan Politeknik Pariwisata (Politekpar) Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan harga mati.
Sesuai jadwal, peletakan batu pertama Politekpar NTB akan dilaksanakan bulan ini oleh Presiden Joko Widodo.
Ia menjelaskan, dalam proyek besar, pertentangan merupakan hal biasa. Contohnya dalam pembangunan Lombok Internasional Airport (LIA) yang nyaris mengakibatkan pertumpahan darah.
Namun ketika masyarakat menyadari dampak positif sebuah pembangunan, pertentangan akan hilang dengan sendirinya. Begitu juga yang akan terjadi pada pembangunan Politekpar.
Disinggung rencana penggagalan peletakan batu pertama yang akan dilakukan warga, menurutnya tidak perlu dipersoalkan. Kalau ada perlawanan apalagi sampai anarkis, aparat kepolisian tentu tidak akan tinggal diam.
Namun demikian, sebelum terjadi hal-hal negativ, pihaknya berharap persoalan tersebut bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Sesuai adat ketimuran dan kearipan lokal masyarakat Sasak, setiap persoalan harus diselesaikan secara musyawarah.
Sementara itu bupati HM.Suhaili FT akan segera memanggil para pihak yang merasa keberatan dengan pembangunan Politekpar dalam waktu dekat. Dalam pertemuan tersebut nantinya akan dirumuskan solusi terbaik atas persoalan tersebut. Tapi yang jelas, semua itu tidak akan menghalangi jalannya pembangunan. “ Pembanguan jalan terus. Mengenai polemik saat ini, nanti kita selesaikan,” jelasnya. |wis
Via
Berita NTB
Posting Komentar