Mataram - sasambonews.com - Sekretaris Komisi IV DPRD Nusa Tenggara Barat Nurdin Ranggabarani menyesalkan lambatnya penangangan dan penyaluran air bersih akibat kekeringan yang melanda sejumlah kabupaten di provinsi itu.

      "Saya menyayangkan penanganannya kekeringan ini, seperti kerja petugas pemadam kebakaran, begitu ada api baru terburu-buru datang ke lokasi," kata Nurdin Ranggabarani di Mataram, Selasa. 

   

 Nurdin tak habis pikir dengan cara-cara penanganan kekeringan yang dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov), sebab kekurangan air akibat kekeringan yang melanda NTB selalu terjadi setiap tahun. Namun, belum juga ada solusi untuk bisa mengatasinya.

      "Ini seperti penyakit laten, sudah terjadi berpuluh-puluh tahun tapi belum juga bisa ditangani," kesal politisi dari PPP ini.

     

 Menurut Nurdin, pihaknya sudah lama berteriak menyuarakan agar Pemprov NTB membangun sumur bor di wilayah-wilayah kekeringan tersebut.

     "Kalau bangun sumur bor kenapa baru sekarang. Padahal kami sering teriak di komisi soal itu," tegasnya.

     

 Nurdin, menegaskan seharusnya Pemprov berpikir skala prioritas dalam menyusun setiap kebijakan maupun mengalokasikan anggaran di APBD. Sebab, kebutuhan air adalah hal paling mendasar yang harus terpenuhi oleh masyarakat. 

      "Bagaimana mau bicara sejahtera, kalau kebutuhan mendasar belum bisa dipenuhi. Orang tidak bisa hidup tanpa air," ucapnya.

       

Karena itu, politisi dari dapil Sumbawa dan Sumbawa  D barat ini menyarankan Pemprov melalui organisasi perangkat daerah (OPD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Bappeda untuk menyusun perencanaan secara berkelanjutan mulai dari program dan alokasikan anggaran yang cukup. 

    

  Tidak hanya itu, ia juga meminta agar pembangunan sumur terus diperbanyak, akses infrastruktur ke lokasi yang mengalami kekeringan juga perlu diperbaiki sehingga bisa memperlancar arus distribusi air.

       "Kita juga memahami memerangi kekeringan ini tidak bisa sekaligus. Perlu ada program nyata secara berkelanjutan. Karena apapun itu, disini ada masyarakat kita yang sangat membutuhkan bantuan," tandas Nurdin.

      

Kepala BPBD NTB H Muhammad Rum mengakui terdapat lima kabupaten di NTB yang kini dilanda kekeringan parah, sehingga berpengaruh pada minimnya suplai air bersih bagi warga yang bermukim di daerah itu.

      

Ia menegaskan, akibat kekeringan tersebut, pihaknya menaikkan status siaga darurat bencana. Hal ini merujuk pada status siaga darurat bencana kekeringan yang sudah ditetapkan masing-masing kepala daerah, di antaranya Bupati Bima, Bupati Lombok Tengah, Bupati Lombok Barat, Bupati Sumbawa Barat, dan Bupati Sumbawa.

      "Status siaga darurat bencana kekeringan sudah di kirim ke gubernur dan saat ini sedang diproses," ujarnya.

      

Ia memegaskan, saat ini yang bisa dilakukan BPBD bersama BPBD kabupaten hanya melakukan droping air dan perbantukan mobil tangki ke daerah yang parah.

      "BPBD sedang melakukan verifikasi terhadap usulan kabupaten kota terkait pembangunan sumur bor dalam dan pipanisasi dari sumber mata air yang ada," katanya.