Mataram, sasambonews.com – Setelah menjadi bola liar kasus pergantian nama BIL ke BIZAM, Gubernur NTB, TGH M Zainul Majdi akhirnya angkat bicara.

Gubernur NTB, Tuan Guru Bajang (TGB)
 mengatakan, pada prinsipnya, penamaan bandara merupakan kewenangan pemerintah pusat yakni Menteri Perhubungan (Menhub). Dimana, khusus penamaan bandara untuk NTB relatif tidak ada perdebatan panjang di Pusat karena, hanya mempunyai 1 (satu) orang pahlawan yakni TGH. Zainul Abdul Madjid.
menegaskan supaya tidak menggunakan isu Premordial atau sebuah pandangan atau paham yang memegang teguh hal-hal yang dibawa sejak kecil, baik mengenai tradisi, adat-istiadat, kepercayaan, maupun segala sesuatu yang ada di dalam lingkungan pertamanya, terkait penamaan bandara tersebut. Karena, akan dapat memecah belah rasa persaudaraan, kesatuan yang selama ini tertanam di NTB.
Gubernur dua periode itu sedikit memaparkan bahwa Pahlawan nasional itu artinya, telah diversifikasi terlengkap di Republik baik kepribadi, kiprah dan perjuangan sehingga ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional.

Oleh karenanya, sikap di Daerah harus menghargai dengan mengapresiasi karena, ada putra NTB di abadikan dengan penamaan Bandara dalam hal ini dulunya LIA atau dikenal BIL.

“Kalau ada hal-hal yang perlu diselsesaikan secara internal, mari selesaikan,” ungkapnya, di Mataram Kamis (13/9).
Bagaimana soal adanya pengakuan bahwa, pemerintah daerah setempat dan para tokoh lainnya tidak pernah diajak berembuk? Bagi TGB, hal itu bisa diselesaikan, dimusyawarahkan dan di diskusikan. Yang penting harus tunjukkan semangat dan apresiasiakan di abadikan putra sasak terbaik jadi pahlawan nasional

“Segala sesuatu ada kurang lebihnya, mari lihat kepentingan lebih besar yakni persatuan dan kesatuan kita,” pungkasnya.

Hal itu diminta oleh TGB supaya jangan sampai satu keluarga di NTB terpecah belah karena ada satu atau dua hal, barangkali pandangan politik yang berbeda, bisa juga mungkin exit dari Pilkada, lantas menggunakan isu premodial untuk pecah belah persatuan.

Dia menambahkan, kalau dari sisi Etnis, mohon maaf, TGH Zainuddin Abdul Madjid adalah Putra Sasak. Kalau pun di Lombok ada pembagian Daerah secara Administratif misal Lobar, Loteng, Lotim dan lain sebagainya, akan tetapi semua ini adalah warga sasak.

“Jangan bicara dalam konteks misal, bukan dari tanah tempat berdirinya Bandara. Sehingga, tidak boleh namanya di abadikan ditempat itu. Jika seperti itu lanjutnya, pada akhirnya nanti akan terjebak isu Premodial yang dapat memebuat masyarakat kesulitan.

“Beliau (ZAM) merupakan orang Indonesia dan pahlawan nasional, sudah pantas mendapatkan apresiasi seperti itu,” kata dia.

Dia mengaku, secara pribadi sangat menghargai keputusan pemerintah pusat menamakan bandara sebagai bagian dari mengapresiasi kita semua.