Lombok Tengah, sasambonews.com - Sebagai sebuah keharusan yang diamanatkan UU nomor 23 tahun 2014, Pemkab Loteng menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun 2018 di hadapan para wakil rakyat.

Laporan itu disampaikan oleh Wakil Bupati Lombok Tengah, HL Pathul Bahri di sidang paripurna ke-7, Senin (01/4) di ruang sidang utama DPRD Lombok Tengah.

Disampaikan Wabup, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Loteng nomor 2 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Loteng tahun 2016-2021,  telah diubah dengan Perda nomor 5 tahun 2018, visi Kabupaten Loteng adalah "Terwujudnya kabupaten lombok tengah yang beriman, sejahtera, dan bermutu".

"Penyampaian LKPJ Bupati Lombok Tengah tahun 2018 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, merupakan evaluasi pelaksanaan pembangunan yang dituangkan dalam RKPD tahun 2018 sebagai penjabaran dari RPJMD," terangnya.

Adapun tema pembangunan Loteng tahun 2018 sendiri adalah  “Memacu Investasi Melalui Penguatan Daya Saing Daerah Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat“ dengan prioritas pembangunan:

Dijelaskan pula, beberapa tema yang dimaksud dijabarkan antara lain adalah penghayatan dan pengamalan nilai - nilai agama dan kearifan lokal; peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan, kesehatan  dan kesejahteraan  sosial; peningkatan struktur ekonomi dan pengelolaan sumber daya alam, peningkatan kualitas infrastruktur kabupaten dan penataan wilayah perkotaan praya; dan peningkatan  kapasitas  pemerintah daerah dan pelayanan publik.

"Kesempatan masyarakat untuk mengakses pelayanan, khususnya dalam bidang kesehatan, pendidikan dan daya beli ditunjukkan dengan perkembangan indeks pembangunan manusia (IPM) yang semakin baik, yaitu tahun 2017 sebesar 64,36," bebernya.

Ditambahkan pula, upaya untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penurunan kemiskinan juga dilaksanakan secara simultan, terpadu dan terintegrasi yang melibatkan stakeholders terkait serta instansi lintas perangkat daerah. 

"Berdasarkan data BPS, tahun 2018 angka kemiskinan di Kabupaten Lombok Tengah mengalami  penurunan menjadi sebesar 13,87% dibandingkan tahun 2017 sebesar 15,31%.," sambungnya.

Sejalan dengan upaya penurunan angka kemiskinan, lanjut Wabup, maka upaya pengendalian jumlah penduduk terus dilakukan. 

"Adapun laju pertumbuhan penduduk tahun 2018 sebesar 1,1%, menurun 0,03% dari tahun 2017 yang sebesar 1,13%.," jelasnya.

Di sisi lain, ungkap Pathul melanjutkan, perekonomian Loteng semakin kuat ditopang kemantapan infrastruktur dan konektivitas daerah yang semakin baik, percepatan pembangunan kawasan ekonomi khusus (KEK) Mandalika, serta dikembangkannya berbagai potensi unggulan daerah.

Kinerja perekonomian ditunjukkan dengan perkembangan produk domestik regional bruto atas dasar harga berlaku (PDRB ADHB) tahun 2017 sebesar Rp. .15,96 Triliun. PDRB per kapita Kabupaten Loteng atas dasar harga berlaku pada tahun 2017 sebesar Rp. .17.144.157,00. 

"Indikator PDRB ini dari tahun ke tahun senantiasa menunjukkan trend positif," katanya.

Adapun pertumbuhan ekonomi, lanjut Pathul, Kabupaten Loteng tahun 2017 sebesar 6,42%. Lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang sebesar 5,70%. Rata–rata pertumbuhan ekonomi  selama tiga tahun terakhir sebesar 5,91%.

Lebih jauh Pathul mengatakan, yang tidak kalah penting dan strategis dari berbagai upaya diatas adalah upaya peningkatan kapasitas pemerintah daerah dan pelayanan publik, dengan capaian pada tahun 2018 antara lain adalah Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) terhadap laporan keuangan Pemkab dari BPK RI. 

Termasuk juga nilai akuntabilitas kinerja tahun 2017 dengan nilai 51,78 dan tahun 2018 meningkat mencapai nilai 52,02 dengan predikat CC dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI; Tingkat kepemilikan  e-KTP tahun 2017 sebesar 76,93% dan tahun 2018 sebanyak 89,52%. Tingkat kepemilikan KK tahun 2017 sebesar 78,10%  dan tahun 2018 sebanyak 86,15%. Sedangkan tingkat kepemilikan akta kelahiran pada tahun 2017 sebesar 73,41% dan pada tahun 2018 sebesar 78,60%.

Sedangkan dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten lombok tengah tahun 2018, Pathul menyampaikan bahwa pendapatan daerah ditargetkan sebesar  Rp.2.000.817.203.189,170  dan terealisasi sebesarRp. 1.980.500.525.597,810 yakni 98,98% yang terdiri dari PAD ditargetkan sebesar Rp. 194.640.639.337,170 dan terealisasi 96,24% yaitu Rp.187.324.323.969,810, dana perimbangan ditargetkan sebesar Rp. 1.460.212.041.000,00 dan terealisasi 99,23%. Lain-lain pendapatan daerah yang sah ditargetkan sebesar Rp.345.964.522.852 dan  realisasi 99,48%.

Kedua, belanja daerah ditargetkan sebesar Rp. 2.180.147.657.905,96 dan terealisasi 93,27% yang terbagi atas: belanja tidak langsung ditargetkan sebesar Rp. 1.171.793.722.570,96 dan terealisasi sebesar 96,89% dan belanja langsung ditargetkan sebesar Rp. 1.008.353.935.335 dan terealisasi sebesar 89,06%.

Ketiga, penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp. 179.330.454.716,79 dan terealisasi sebesar 61,69%. 

"Peningkatan kinerja pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan tidak terlepas dari pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan secara sinergis dan terpadu, baik antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten maupun masyarakat," lanjut Wabup.

Oleh karena itu, kata Pathul menjelaskan, disamping penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan wajib pemerintah daerah, Kabupaten Loteng pada tahun 2018 menerima tugas pembantuan dari beberapa kementerian yaitu kementerian ketenagakerjaan; kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi; kementerian pertanian; dan kementerian perdagangan dengan total anggaran Rp. 18.936.276.000. 

"Anggaran tersebut tentu akan memberikan pengaruh positif terhadap laju pembangunan dan perekonomian Kabupaten Loteng," pastinya.

. 

Selain itu, sebagai upaya akselerasi mewujudkan Loteng BERSATU, maka pada tahun 2018, Pemkab Loteng juga telah menyelenggarakan beberapa kerjasama strategis dengan daerah atau lembaga lain, antara lain dengan Pemkot Bandung, Pemkab Konawe Utara Provinsi Sulteng, BPK, BPKP, IPDN dan berbagai kerjasama lainnya.

"Laporan ringkas yang saya bacakan di forum yang terhormat ini, merupakan pengantar dari LKPJ. Kita maklumi bersama bahwa selalu tersedia ruang perbaikan dari setiap upaya pembangunan yang kita lakukan. Tugas-tugas mendatang semakin penuh tantangan sejalan dengan tuntutan dan dinamika pembangunan untuk menuju peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih baik lagi. Untuk itu diperlukan sinergitas dari semua pihak dalam mencapai hasil-hasil pembangunan yang kita harapkan bersama," tukasnya. (fiq)