Mataram, sasambonews.com - Pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 14.00 wita bertempat di depan kampus UIN jl. Pendidikan Mataram telah berkumpul massa aksi dari HMI-MPO Cabang Mataram sekitar 30 orang yg dikoordinir oleh Reno dan Fahri Aksi.

Dalam aksinya massa aksi membawa spanduk dan Pamflet yg bertuliskan
"Selamatkan demokrasi dari Penguasa anti Kritik" Rezim Cengeng", "Kembalikan Marwah reformasi", "Pesta demokrasi berakhir dengan tragedi", "Lawan penguasa anti kritik", "Berikan kepastian hukum terhadap kebebasan rakyat".

Pukul 14.15 wita massa aksi bergerak menuju kantor KPU NTB, setibanya disna kemudian massa aksi menyampaikan orasi.  "Kami hadir didepan KPU hari ini dalam rangka memperjuangkan keadilan, pesta demokrasi yg telah dilalui bangsa Indonesia kemarin berujung duka dan tragedi,hal tersebut membuat kerisauan dalam hati kami sebagai masyarakat" ungkapnya.

Mereka menilai KPU belum bertindak sesuai asas yang telah diatur, banyaknya korban meninggal dunia dari petugas KPPS pada pesta Demokrasi kemarin menunjukkan KPU belum melakukan tugas atau fungsinya secara profesional. "Untuk itu kami menuntut sikap profesional dari KPU, kami masyarakat telah memberikan amanat kepada KPU dan sekarang kami meminta penjelasan atas tragedi tersebut" teriaknya.

Pukul 14.45 wita massa aksi ditemui oleh ketua KPU NTB yaitu Suhardi Suud yang dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa KPU mengapresiasi gerakan ini sebagai kemurnian gerakan mahasiswa, "kita telah melalui proses-proses pemilu 2019, proses pemilu sudah berjalan hampir 2 tahun dari proses awal, proses kampanye hingga proses pemungutan suara yang dilakukan pada tanggal 17 april lalu dan tadi malam kita telah mengesahkan hasil pemilu".

Artinya bahwa proses ini berjalan dari awal sampai akhir dan hasil pemilu telah disahkan. Terkait dengan proses pemilu 2019 memang ada banyak gugatan dan jika ada yg hendak melakukan gugatan untuk menuntut hak haknya ada mekanismenya yaitu melalui bawaslu dan MK.

Perlu diketahui juga bahwa Proses ini juga didampingin dan dihadiri oleh saksi saksi masing masing calon. "Memang pesta demokrasi kali ini banyak menguras tenaga dan ini juga kita menyarakan untuk dievaluasi kedepannya, saya sepakat dengan mahasiswa untuk melakukan evaluasi pemilu" tegasnya.

Pukul 14.50 wita massa aksi bergerak menuju Bawaslu NTB, setibanya kantor bawaslu massa aksi kembali melakukan orasi yang intinya menyampaikan Bawaslu adalah lembaga independen bukan lembaga yg berpihak kepada salah satu kepentingan. "Bawaslu hari ini harus mampu melihat sistem demokrasi kita apakah berjalan dengan baik ataupun gagal. Kami meminta kepada pihak Bawaslu untuk memberikan penjelasan agar kepercayaan publik kapada Bawaslu tidak hilang, gerakan HMI MPO sore ini tidak ditunggangi oleh kepentingan siapapun dan ini murni gerakan rakyat.

Kemudian 15.20 wita massa aksi ditemui oleh komisioner Bawaslu divisi SDM Itratif yang menyampaikan ucapan terimakasih kepada HMI MPO yg telah mengawal proses demokrasi di negara ini dan tentu ini adalah bentuk konsistensi dari HMI untuk memastikan proses demokrasi berjalan dengan jujur dan adil. Bawaslu telah melakukan fungsi pengawasan sejak pertama tahapan pemilu sampai dengan hari ini. Dalam tahapan pemilu banyak pelanggaran yg dilakukan oleh peserta pemilu dan Bawaslu sudah tindak lanjuti sesuai aturan yg berlaku, pelanggaran pelanggaran pemilu tersebut sudah di respon sesuai dengan jenis pelanggrannya.

"Kami telah banyak menerima laporan dan telah kita tindak lanjuti Hasil pemilu adalah hasil akhir. Proses telah kita jalani selama 2 tahun" lalu jelasnya.

 Gerakan mahasiwa harus menjadi pemicu kebangkitan anak anak muda yang peduli terhadap politik, "harapan kita kita sejak awal masyarakat harus berani melaporkan jika ada pelanggaran dan ini komitmen kita sebagai Bawaslu. Pada tahun 2020 nanti ada pilkada serentak di NTB dan HMI MPO diharapkan mengambil bagian untuk turut mmbantu mngawal demokrasi tersebut" paparnya.

Pkl 15.30 massa aksi menuju Polda NTB dan setibanya disana langsung melakukan orasi yg intinya mejnyampaikan bahwa hadirnya HMI MPO di depan Polda NTB sebagai bentuk tindakan untuk mmperjuangkan hak-hak rakyat, pemilu 2019 adalah tragedi demokrasi yang mana demokrasi yang diharapkan jalan dengan lancar namun cacat karna adanya korban. Kepolisian dihadirkan bukan karena memuaskan kekuasaan namun kepolisian harusnya memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat. Kepolisian harusnya melayani rakyat bukan memenjarakan rakyat.

Undang2 ITE saat ini digunakan sebagai tameng kekuasaan untuk memenjarakan masyarakat yang kritik pemerintahan. Pemerintah saat ini adalah rezim yang anti kritik. Oleh sebab itu diharapkan kepada TNI dan Polri untuk bertindak profesional dan netral. kemudian massa aksi melakukan solat Gaib didepan pintu masuk Mapolda NTB.

Selanjutnya massa aksi membacakan pernyataan sikap yg isinya antara lain, memperkuat penegakkan hukum yang berorientasi untuk menghadirkan keadilan kepada seluruh rakyat Indonesia, mempertahankan dan atau memperbaiki UUD 1945 yang saat ini berlaku, mengevaluasi secara total serta memperbaiki sistem dan penyelenggaraan pemilu, mendorong penegakan hukum terhadap semua pelaku pelanggaran pemilu tanpa terkecuali secara transparan dan akuntabel dan eminta kepada kepolisian untuk berlaku profesional ,adil dan atau tidak berlebihan dalam menangani perkara dengan dugaan makar yg disangkakan kepada Dr. Eggi Sudjana,M.Si.

Pukul 17.00 wita massa aksi ditemui oleh Kabid Humas Polda NTB AKBP H. Purnama,S.I.K dalam kesempatan tersebut menyampaikan terimkasih atas saran yang disampaikan mahasiswa, dari tuntutan yg disampaikan ada beberapa yang menjadi ranah polri dan akan saya tanggapi. "Terkait memperkuat penegakan hukum kami terima sarannya, kemudian terkait mmperbaiki UUD 1945 dan merevisi Pemilu itu bukan domain dan kewenangan Polri dan ada Di DPR RI" jelasnya.

Untuk penengakan hukum pelanggaran pemilu, Polda NTB ada 16 kasus pelanggaran pemilu dan sedang diproses, sementara terkait makar yg di Jakarta itu baru dugaan, Indonesia mmpunyai sistem peradilan pidana blum tentu yang disangkakan itu bersalah dan yang menentukan adalah pngadilan dan kasus tersebut baru proses penyidikan di Mabes polri serta yg nangani adalah Bareskrim Polri dan akan disampaikan ke Bareskrim polri" jelasnya.

Mendengar tanggapan dari pihak Polda NTB kemudian massa aksi mmbubarkan diri. Rangkaian aksi unras selesai pukul 17.15 wita secra umum berjalan dengan aman dan lancar. Gs