Berita NTB
Politik
Forum Kades Sepakat Tolak Ganti Nama BIL. Kades Ketara : Saatnya Senjata Digunakan
Mataram, SN - Penolakan tidak hanya datang dari masyarakat dan pemda serta seluruh anggota DPRD namun Forum Kades juga menyatakan menolak.
Kades Ketara L.Buntaran mengatakan seluruh kepala desa menyatakan menolak mengganti nama BIL menjadi ZAM. Dia tidak menjamin keamanan dan kenyamanan pengguna BIL kalau dipaksakan mengganti nama BIL itu. "Tugas kami memang untuk menjamin keamanan dan kenyamanan masyarakat kami namun kalau yang satu ini kami tak bisa jamin tidak akan terjadi pertumpahan darah" kata Buntaran.
Buntaran mengatakan sudah banyak korban berjatuhan untuk mempertahankan bandra itu, bahkan setiap hari masa pro dan kontra bentrok menggunakan senjata. Kini belasan tahun lewat kondisi keamanan dan kenyamanan di BIL sudah sangat kondusif namun sekarang muncul lagi masalah maka dirinya tidak akan menjamin keamanan di Bandara.
Pemprov saat ini kembali membangkitkan penyakit lama masyarakat Ketara yang suka berperang, untuk itu dia mengingatkan kepada Gubernur untuk jangan coba coba mengganti nama BIL itu. "Selama lebih dari 7 tahun senjata keris,pedang, tombak yang selama ini digunakan untuk perang itu tersimpan rapi di balkon rumah, kali ini sudah mulai diturunkan oleh masyarakat, jadi jangan coba coba" warning Buntaran.
Baginya masyarakat tidak pernah menolak gelar pahlawan bagi Maulana Syeh bahkan masyarakat sangat menghargainya namun untuk urusan pergantian nama BIL pihaknya tetap menolak. "BIL harga mati, kami siap bertempur untuk BIL ini" kata Buntaran.
Hal yang sama juga diungkapkan Kepala Desa Tanak Awu.
Kades Ketara L.Buntaran mengatakan seluruh kepala desa menyatakan menolak mengganti nama BIL menjadi ZAM. Dia tidak menjamin keamanan dan kenyamanan pengguna BIL kalau dipaksakan mengganti nama BIL itu. "Tugas kami memang untuk menjamin keamanan dan kenyamanan masyarakat kami namun kalau yang satu ini kami tak bisa jamin tidak akan terjadi pertumpahan darah" kata Buntaran.
Buntaran mengatakan sudah banyak korban berjatuhan untuk mempertahankan bandra itu, bahkan setiap hari masa pro dan kontra bentrok menggunakan senjata. Kini belasan tahun lewat kondisi keamanan dan kenyamanan di BIL sudah sangat kondusif namun sekarang muncul lagi masalah maka dirinya tidak akan menjamin keamanan di Bandara.
Pemprov saat ini kembali membangkitkan penyakit lama masyarakat Ketara yang suka berperang, untuk itu dia mengingatkan kepada Gubernur untuk jangan coba coba mengganti nama BIL itu. "Selama lebih dari 7 tahun senjata keris,pedang, tombak yang selama ini digunakan untuk perang itu tersimpan rapi di balkon rumah, kali ini sudah mulai diturunkan oleh masyarakat, jadi jangan coba coba" warning Buntaran.
Baginya masyarakat tidak pernah menolak gelar pahlawan bagi Maulana Syeh bahkan masyarakat sangat menghargainya namun untuk urusan pergantian nama BIL pihaknya tetap menolak. "BIL harga mati, kami siap bertempur untuk BIL ini" kata Buntaran.
Hal yang sama juga diungkapkan Kepala Desa Tanak Awu.
Menurutnya, mencermati masalah ini kades mengaku membingungkan sebab sebelumnya sudah diputuskan nama BIL itu dalam musyawarah besar yang diselenggarakan di Hotel DMAX waktu itu. "negara ini dibangun atas musyawarah dan mufakat begitu juga dengan nama BIL, sementara tidak pernah ada komunikasi dibawah ujung ujungnya tiba tiba diganti" ungkapnya.
Kades menceritakan bagaimana mempertahankan dan memperjuangkan bandara ini sehingga berdiri seperti sekarang ini. Berdarah darah lalu tiba tiba diganti tanpa sedikitpun menghargai pengorbanan masyarakat. "Doa 60 an tuan guru melalui Istighotsah mengiringi perjalanan bandara ini, darah menetes di tanah, rumah dirusak, kini tanpa permisi tiba tiba mau mengganti" ungkapnya.
Kades mempertanyakan motif pergantian nama bandara itu. "Apa motif dibalik ini, nama ZAM sudah banyak mulai dari eks Bandara Selaparang, sampai nama Islamic Center, sekali kali NTB ini kita kasi nama ZAM saja" ujarnya.
Kades mengingatkan agar pemprov tak gegabah merubah nama BIL itu. Saya ingatkan, kalau sampai ini dirubah maka wajib akan ada masalah saya tak bertangung jawab. Bukan tak menghargai maulana syeh tapi ini soal harga diri masyarakat Loteng yang sudah diinjak injak pemprov" jelasnya.
Hal yang sama diungkap Kades lingkar bandara lainnya seperti Kades Penujak Suharto.
Suharto mengatakan, demi kamanaan kedamaian kenyamanan, maka dirinya berharap agar Menhub segera mencabut surat keputusan itu. "saya minta dicabut. Ada apa muncul tiba tiba, jangan ada unsur politik. Elit politik hanya bikin gaduh saja sementara kami diberi tugas untuk menjaga keamanan, untuk itu demi keamanan, kenyamanan warga masyarakat, kami minta dicabut" pintanya.
Sementara itu Ketua DPRD NTB Hj.Bq Isvie Rupaida mengatakan untuk mewujudkan harapan masyarakat itu maka DPRD akan membentuk pansus. "Untuk menjawab surat Gubernur itu maka harus kita bentuk pansus" ujarnya. Mtr01
Via
Berita NTB
Posting Komentar