Lombok Tengah, SN - Wakil Bupati Lombok Tengah hadir  pada sidang paripurna DPRD Lombok Tengah Jumat 7/11 dengan agenda Jawaban pemerintah atas pemandangan umum Fraksi-fraksi DPRD kabupaten Lombok Tengah terhadap nota keuangan dan rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten Lombok Tengah tahun anggaran 2020 serta rancangan peraturan daerah tentang pembentukan 15 (lima belas) desa
Di kabupaten Lombok Tengah

Menurut Wabup, sebagaimana pemandangan umum fraksi-fraksi yang telah disampaikan pada sidang paripurna hari selasa tanggal 6 november 2019 terhadap nota keuangan dan rancangan peraturan daerah tentang APBD kabupaten Lombok Tengah tahun anggaran 2020, serta rancangan peraturan daerah tentang pembentukan 15 desa di kabupaten Lombok Tengah, maka terhadap hal-hal yang memerlukan penjelasan di dalam penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi tersebut dapat di sampaikan sebagai berikut.

Fraksi partai gerindra. Berkenaan dengan harapan fraksi gerindra agar 5 prioritas pembangunan pembangunan yang merupakan penjabaran dari tema pembangunan pada tahun 2020 yaitu “pembangunan sumber daya manusia untuk mewujudkan masyarakat sejahtera dan bermutu” dapat terealisasi dengan baik dan tepat sasaran. Pemerintah kabupaten Lombok Tengah tentunya juga memiliki harapan yang sama, di mana prioritas pembangunan daerah yang telah tersusun tersebut menjadi acuan dan pedoman bagi seluruh OPD lingkup pemerintah kabupaten  Lombok Tengah dalam menjabarkan program dan kegiatan tahun anggaran 2020 dengan dukungan ketersediaan anggaran berdasarkan kondisi kemampuan keuangan daerah pada rancangan APBD tahun anggaran 2020. Jawaban ini sekaligus menanggapi harapan dari fraksi Partai Golkar dan fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, serta fraksi Partai Persatuan Pembangunan.

Fraksi Partai Golkar. Harapan fraksi Partai Golkar agar pemerintah daerah menggali sumber-sumber pendapatan secara kreatif dan inovatif dengan mengoptimalkan potensi ekonomi yang ada secara efektif dan efisien, khususnya berkaitan dengan upaya pencapaian target pendapatan asli daerah tahun anggaran 2020 dilakukan melalui berbagai upaya, antara lain, Intensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah melalui perbaikan manajemen dengan menggunakan sistem informasi penerimaan daerah yang lebih dapat diandalkan.

Ekstensifikasi potensi pajak dan retribusi khususnya perkembangan hotel baru baik yang dibangun di dalam kek maupun di luar kawasan sekitar KEK. Optimalisasi pemanfaatan aset pemerintah kabupaten Lombok Tengah. Jawaban ini sekaligus menanggapi saran dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan.

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Berkaitan proyeksi peningkatan PAD sebesar 8,6 persen pada tahun anggaran 2020, telah didasarkan pada perhitungan potensi pendapatan, capaian realisasi tahun sebelumnya dan mempertimbangkan pula adanya peningkatan investasi di kawasan ekonomi khusus Mandalika. Salah satu upaya meningkatkan penerimaan pajak khususnya di sektor pariwisata melalui penerapan smart tax bekerjasama dengan PT. Bank NTB Syariah untuk penempatan pada beberapa titik sumber pendapatan asli daerah dari sektor pajak hotel dan restoran. Jawaban ini sekaligus menanggapi harapan dari fraksi partai persatuan pembangunan dan saran dari fraksi Partai Bulan Bintang.

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Upaya pemerintah kabupaten Lombok Tengah untuk menertibkan usaha di sektor pariwisata yang belum memiliki ijin atau tidak terdaftar, di antaranya melalui pembentukan tim yustisi yang salah satu tugasnya adalah melakukan upaya penertiban dalam rangka penegakan perda dengan melibatkan unsur forkopimda dan pihak terkait. Salah satu bentuk dukungan pemerintah kabupaten Lombok Tengah terhadap persiapan pelaksanaan Moto GP adalah dengan dibentuknya satgas pendukung percepatan pengembangan dan pembangunan kawasan ekonomi khusus Mandalika. Satgas saat ini sedang membantu pihak ITDC dalam penyelesaian lahan yang terkena pembangunan lintasan sirkuit dan sarana pendukung Moto GP. Masalah yang sedang ditangani  antara lain pengamanan clearing lahan, relokasi penduduk yang menempati HPL ITDC dan pembebasan lahan enclave.
Selain itu, terhadap kesiapan sarana dan prasarana penunjang serta SDM yang dibutuhkan dalam menghadapi Moto GP, telah dilakukan sejak disosialisasikannya rencana pembangunan sirkuit Moto GP di Lombok Tengah.

Kesiapan sarana dan prasarana pendukung tersebut, seperti jalan BIL – Mandalika, infrastruktur ekonomi, penginapan/homestay, dan infrastruktur lainnya. Pemerintah kabupaten lombok tengah juga telah secara proaktif melakukan konsultasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi, terutama terhadap dukungan pendanaan.
Terhadap kesiapan sumber daya manusia, pemerintah kabupaten Lombok Tengah telah bekerjasama dengan berbagai kementerian terutama dengan kementerian/lembaga di bawah koordinasi Kemenko ekonomi, telah bersepakat membangun sektor ekonomi melalui pilot project pengembangan wirausaha sektor pariwisata sekitar kawasan ekonomi khusus, dan beberapa kegiatan terkait dengan peningkatan sumber daya manusia melalui pelatihan. Jawaban ini sekaligus menanggapi pertanyaan dari fraksi Nasdem Perjuangan.

Fraksi Partai  Keadilan Sejahtera. Berkaitan dengan perijinan ritel modern dapat  disampaikan bahwa, berdasarkan Permendagri nomor 138 tahun 2017 tentang perijinan terpadu satu pintu di daerah, bahwa DPMPTSP melaksanakan fungsi administratif, sedangkan untuk pengawasan pembinaan dan pengendalian menjadi tanggungjawab dinas teknis. Bahwa  pemberian izin terhadap retail modern seperti indomaret dan alfamart, dengan persyaratan administratif berupa rekomendasi unsur terkait, dengan telah mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk sosial ekonomi serta mensyaratkan agar dapat menampung hasil produk setempat dan memperkerjakan tenaga kerja lokal.
Terhadap pembangunan Dam Mujur, masyarakat bersama pemerintah desa berkomitmen akan turut mendukung.
Jawaban ini sekaligus menanggapi pertanyaan dari fraksi Partai Demokrat dan Fraksi Bulan Bintang.

Fraksi Partai Demokrat. Angka kemiskinan di kabupaten Lombok Tengah sebesar 13,87 persen,  lebih rendah dari angka kemiskinan provinsi NTB sebesar 14,56 persen. Tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah (TKPKD) terus melakukan koordinasi dalam upaya penanggulangan kemiskinan di kabupaten lombok tengah, terutama dalam memetakan program/kegiatan yang mengarah pada pengentasan kemiskinan. Salah satu optimalisasi yang telah dilakukan yakni melakukan rekapitulasi program kegiatan yang diarahkan untuk pengentasan kemisikinan pada tahun anggaran 2020

Fraksi Partai Bulan Bintang. Terkait dengan belanja pegawai pada belanja tidak langsung, dapat disampaikan bahwa jumlah pegawai negeri sipil di lingkup kabupaten lombok tengah per 31 oktober 2019 sebanyak 8.775 orang, sedangkan jumlah pegawai tidak tetap sejumlah 408 orang, sedangkan jumlah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (p3k) adalah sejumlah 444 orang. Penganggaran belanja pegawai pada belanja tidak langsung tahun anggaran 2020, sudah dihitung berdasarkan prognosis realisasi serapan anggaran pada tahun 2019 termasuk penganggaran untuk gaji p3k yang bersumber dari dana alokasi umum (dau) tambahan.

Fraksi Partai Nasdem Perjuangan. Persentase capaian pelaksanaan RPJMD 2016-2021 pada tahun keempat, dari 42 indikator kinerja daerah rata-rata mencapai 108 persen. Sedangkan capaian indikator kinerja program rata-rata mencapai 95,50 persen. Selanjutnya, peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan pencapaian visi dan misi bupati lombok tengah selama 4 tahun terakhir. Hal ini tergambar dari capaian indikator kesejahteraan masyarakat tingkat kabupaten, antara lain di sektor ketenagakerjaan tingkat pengangguran menurun dari 6,37 persen di tahun 2014 menjadi 3,08 persen di tahun 2018, persentase penduduk miskin terus mengalami penurunan dari 16,03 persen di tahun 2014 menjadi 13,87 persen di tahun 2018, indeks pembangunan manusia meningkat dari 61,88 point di tahun 2014 menjadi 65,36 poin di tahun 2018, di mana pertumbuhan ipm lombok tengah merupakan yang tercepat di ntb. Tentunya masih banyak tantangan pembangunan kedepan yang harus dijawab bersama-sama oleh pemerintah dan stakeholder terkait serta masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Fraksi Amanat Nurani Berkarya. Berkaitan dengan kebijakan pembangunan gedung sentra rotan dan ketak yang bertempat di desa sengkerang kecamatan praya timur, dapat saya sampaikan sebagai berikut,
A. Pembangunan yang dimaksud sesungguhnya bukan pasar seni sebagaimana yang disampaikan dalam pemandangan umum fraksi amanat nurani berkarya, melainkan pembangunan gedung sentra kerajinan rotan ketak tahap I yang terdiri dari pembangunan gedung produksi, workshop, kantor pengelola dan pembangunan sarana dan prasarana.
DED pembangunan sentra rotan ketak di desa Sengkerang pada dasarnya telah disusun oleh Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. Penetapan sengkerang sebagai lokasi pembangunan sentra rotan dan ketak telah melalui mekanisme beberapa kali FGD yang dihadiri oleh seluruh stakeholder terkait, termasuk aparat desa (kepala desa) dan para pelaku IKM rotan ketak di desa Beleka. Lth01