Lombok Tengah, SN - Pengentasan kemiskinan di harus jadi prioritas. Dalam pelaksanaanya, masing-masing stuckhoulder yang terlibat di dalamnya harus mampu bekerjasama satu sama lain, sehingga anggaran pengentasan kemiskinan yang jumlahnya mencapai milyaran rupiah benar-benar tepat sasaran dan bisa dirasakan masyarakat miskin. Terutama anggaran yang berkaitan dengan bantuan kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya, harus dikelola dengan cermat dan penuh kehati-hatian. Dalam hal ini, OPD terkait juga harus mampu memberikan kemudahan bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan. 

“ Misalnya untuk mendapat Bansos kesehatan, kalau bisa alur birokrasinya jangan terlalu rumit. Menurut saya usulan Bupati untuk memangkas alur pelayanan Bansos kesehatan sangat tepat,” kata Idham, Rabu (17’03/2021). Demikian dikatakan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lombok Tengah, HL.Idham Khalid, 

Lebih lanjut ia menjelaskan, walaupun masih ada beberapa persoalan yang perlu dibenahi, namun secara umum program pengentasan kemiskinan di Lombok Tengah sejauh ini telah berjalan dengan sangat baik. Di bawah kepemimpinan H.Lalu Pathul Bahri, angka kemiskinan terus menurun setiap tahunnya. 

Komitmen itu juga tercermin dari target seratus hari Bupati dan Wakil Bupati yang menempatkan program pengentasan kemiskinan menjadi salah satu prioritas utama. Tidak tanggung-tanggung kata Sekda, Bupati dan Wakil Bupati langsung terjun bahkan ngantor di beberapa OPD memastikan masyarakat terlayani dengan baik. 

 “ Untuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), kami yakin estapet kepemimpinan dari Bupati HL.Pathul Bahri ke Wakil Bupati HM.Nursiah merupakan langkah yang sangat tepat. Keduanya memiliki arah pemikiran yang sama, sehingga tidak terlalu sulit untuk melanjutkan program pengurus sebelumnya,” kata Idham. 

Sementara itu Ketua Kelompok Kerja (Pokja) TKPKD Lombok Tengah, Saiful Muslim mengungkapkan, anggaran pengentasan kemiskinan tahun ini sebesar Rp 105.041.573.842.

Anggaran tersebut untuk membiayai setidaknya 15 jenis program/kegiatan di beberapa OPD. Adapun rincian kegiatan yang dimaksud kata Saiful sebagai berikut: 

1. Peningkatan divesrsifikasi dan ketahanan pangan masyarakat Rp 1.206. 2010.405 (Dinas Ketahanan Pangan). 

2. Penyediaan sarana panen dan bibit ternak Rp 500.015.000 (Dinas Pertanian dan Peternakan). 

3. Penyediaan pembudidayaan ikan, bantuan bibit ikan dan pakan RP 2.414.738.588 (Dinas Perikanan dan Kelautan).

4. Pembinaan kepada pengelola sarana produksi masyarakat (gerobak dorong dan tenda PKL) serta pembangunan sarana prasarana dan peningkatan IKM/UMKM dan kelompok lainnya sebesar RP 5.098.369.000 (Dinas Perindag). Termasuk di dalamnya aspirasi DPRD.

5. Fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan pengelolaan, pemasaran, SDM, desain dan tekhnologi sebesar Rp 3.546.045.600 (Dinas Koperasi dan UKM).

6. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia serta gelandangan, rehabilitasi PKMS, pengembangan ekonomi masyarakat, bencana korban dan update data DTKS sebesar 1.830.496.000 (Dinas Sosial).

7. Pengelolaan Jampersal, PMT dan jaminan kesehatan masyarakat (BPJS Daerah) sebesar Rp 37.516.643.000 (Dinas Kesehatan).

8. Belanja obat-obatan/barang pakai habis Rp 6.057.800.000 (RSUD).

9. Bansos kesehatan  Dana tak terduga Rp  1.035.000.000 (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah).

10. Peningkatan kapasitas kelembagaan desa Rp 417.535.179 (Dinas PMD).

11. Penyediaan layanan rujukan bagi perempuan korban kekerasan, peningkatan kwalitas keluarga, layanan bagi kekerasan anak, pengendalian penduduk dan KB, pembinaan kesehatan keluarga Rp 2.649.395.000 (DP3AP2KB).

12. Akses air bersih, stunting dan ibu hamil, sumur bor, pipa ACCP Rp 31.242.029.850 (Dinas PUPR).

13. Bantuan sosial stimulan peningkatan RTLH-DAK Rp 1.520.000.000 (Dinas Perkim).

14. Bantuan RTLH swakelola Rp 378.831.220 (Dinas Perkim).

15. Jamban keluarga, MCK dan sanitasi Rp 9.628.429.000 (Dinas Lingkungan Hidup).

Namun demikian kata Saiful, program-program tersebut bisa saja berubah menyusul rencana refokusing anggaran oleh pemerintah. Kendati demikian pihaknya berharap kepada pemerintah daerah dan DPRD nantinya lebih cermat dalam melakukan refokusing anggaran. 

“Tidak masalah ada refokusing atau tidak. Tapi kalau bisa program yang sekiranya sangat penting khususnya untuk warga miskin jangan diganggu,” harapnya. 

Pihaknya juga berharap kerjasama baik antara OPD dengan TKPKD yang telah terjalin selama ini bisa terus ditingkatkan. 

“Kemiskinan adalah tugas kita bersama. Jadi perlu adanya kerjasama yang baik dari seluruh stuckhoulder yang ada,” pungkasnya. (dar)