Lombok Tengah, SN-  Angka Kemiskinan di Kabupaten Lombok Tengah  masih terbilang cukup tinggi. Angka kemiskinan di Lombok Tengah pada tahun 2020 mencapai 13.44%. Hal itu terungkap dalam Rapat Koordinasi TKPKD Kabupaten Lombok Tengah dengan Tema  "Meningkatkan Koordinasi dan peran berbagai pihak dalam Pelaksanaan Program kemiskinan Ekstrim di kabupaten Lombok Tengah tahun 2021 - 2022" 25 November  2021, bertempat di Ruang rapat Kantor Wakil Bupati Lantai 5

Hadir Wakil Bupati Loteng, Lembaga lintas sector  seperti BPS, BPN, PLN, BPJS kesehatan, Perwakilan BUMN / BUMD yakni  Bank NTB Syariah, BPR, BRI, PDAM,  Perwakilan Ormas (NU, Muhammadiyah, NW) Baznas, Kepala OPD (Bappeda, BPKAD, Dinsos, Humas Setda) dan Pokja TKPKD Kabupaten Loteng.

Rapat Koordinasi di Pimpin Oleh Bapak Wakil Bupati Lombok Tengah DR H. M. Nursiah S.Sos, M.Si. 

Menurut Wabup, Berdasarkan angka  kemiskinan di Lombok Tengah, tahun 2020 pada angka 13,44%. Angka ini terbilang masih tinggi sehingga pemerintah daerah malu menyuarakan kemiskinan di Lombok Tengah ini padahal banyak sekali program-program pengentasan kemiskinan sudah di lakukan, baik oleh pemerintah pusat, Provinsi, Kabupaten, Desa dan pihak swasta lainnya. Namun demikian apapun hasil data kemiskinan harus diterima untuk menjadi bahan untuk terus berikhtiar untuk mengurangi masyarakat miskindi Lombok Tengah. 

Menurut Wabup, data kemiskinan tersebut yang mengeluarkan adalah BPS, sesuai dengan UU yang ada, karena itu Pemda tidak bisa mengintervensi kebijakan dan keputusan BPS. "Yang harus kita lakukan adalah berkoordinasi dan berkolaburasi dengan berbagai pihak dalam penanganan kemiskinan, termasuk BPS, karena pasti BPS mempunya alasan, penyembab, indicator maupun varibel sendiri sehingga bisa mengeluarkan data kemisksinan tersebut, termasuk mungkin bisa memberi masukan untuk bagaimana cara mengatasi berbagai problem yang di hadapi oleh masyarakat miskin" ujarnya.

Sesuai dengan kebijakan pemerintah Pusat, yang merupakan hasil Rapat Terbatas Strategi Penanggulangan Kemiskinan Kronis/ Ekstrim, tanggal 21 Juli 2021, yang di pimpin oleh Presiden, ada beberapa hal yang menjadi keputusan; Pertama, Walaupun menghadapi pandemi. upaya Pemerintah untuk menangani kemiskinan ekstrem tidak boleh berhenti agar kemiskinan ekstrim (extreme poverty) pada 2024 dapat mencapai 0%. Kedua, percepatan penanganan kemiskinan ekstrem harus dilaksanakan secara terintegrasi melalui kolaborasi intervensi. Ketiga, memastikan mengintervensi di sektor pendidikan. Kesehatan, air bersih, penerangan, tempat tinggal, sanitasi, kepemilikan lahan, pemberdayaan dapat diterima  oleh masyarakat miskin. Keempat, Pertajam basis data (DTKS) untuk ketepatan target dan upaya percepatan penanganan dan kelima,  melibatkan sektor swasta untuk berperan sebagai off taker produk kelompok miskin ekstrem sehingga dapat meningkatkan pendapatan.

Kebijkan pusat ini menjadi salah satu alasan TKPKD Kabupaten Loteng mengundang Bapak Ibu untuk rakor kali ini, untuk bersama-sama membahas upaya penganan kemskinan ekstrim ini ke depan, demi warga Loteng yang lebih baik, tambah Wakil Bupati. 

Sebagai informasi, bahwa  Miskin/ Kemiskinan ekstrem didefinisikan sebagai kondisi dimana kesejahteraan masyarakat berada di bawah garis kemiskinan esktrem – setara dengan USD 1.9 Perkapita per-hari dan jika dirupiahkan menjadi Rp 11.941 per kapita per hari atau Rp 358.233 per kapita per bulan. (Sumber: Kepala BPS pusat). Di satu sisi, garis kemiskinan Loteng tahun 2020 yang di keluarkan oleh BPS, sebesar Rp 421.439 Per Kapita per bulan. Dengan garis kemiskinan tersebut, jumlah penduduk Loteng yang katagori miskin sebanyak 13,44% atau 128.100 jiwa. Artinya masyarakat yang tergolong Miskin Ekstrim adalah termasuk di dalam 13,44% tersebut. "Ini memang data makro, yang tidak kita ketahui nama dan alamatnya" jelas Wabup.

Kalau di lihat dari data Basis data Terpadu/ Data Kesejahtraan Sosial (BDT/DTKS) Loteng tahun 2020,  yang dikeluarkan oleh  Kementrian Sosial, berjumlah 190.029 RT, atau sebanyak 580.988 jiwa. Lebih detil, data DTKS ini bagi per desil, yaitu Desil 1 (Sangat miskin) sebanyak 16.664 RT, Desil 2 miskin (20.104 RT), Desil 3 mendekati miskin (22.414 RT), Desil 4 mendekati msiin (44.018 RT) dan Desil 5 rentan miskin (86.829 RT). Data DTKS ini sudh jelas nama dan alamatnya. Kalau di lihat dari Jumlahnya, kemungkinan yang masuk katagori Miskin Ekstrim adalah Desil 1 dan Desil 2. Ini mungkin yang menjadi perhatian bersama ke depan, bagaimana kerja-kerja koordinasi, komunikasi dan kolaburasi berbagai pihak, bisa terus di tingkatkan, untuk sama-sama dalam penanganan masyarakat miskin, khususnya yang masuk katagori kemiskinan ekstrim.

BPS Loteng Abdurrahim menegaskan bahwa  BPS selama ini sering berkoordinsi dengan TKPKD terkait masalah kemiskinan. BPS tidak menghitung angka kemiskinan tapi pusat lewat BPS Provinsi yang yang menghitung dan mengeluarkan hasil surve BPS tiap tahun. "kami di Kabupaten ada program namaya SUSENAS yang dilakukan tiap 6 bulan sekali yang dilakukan tiap tahun di oleh oleh BPS. di dalam Kegiatan Susenas itu ada 300 lebih Komoditi variable pertayaan dan tiap Kabupaten Mempunyai sampel 850 KK" jelasnya.

Kepala  PLN Loteng Zazit Bustomi mengatakan, di PLN program kemiskinan tahun 2021 yakni 2025 pelanggan penyambungan gratis dengan total Dana sekitar 1,5 M, kemudian ada juga dari ESDM yang di laksanakan oleh PLN sebanyak 229 pelanggan dengan dana sekitar 120 jutaan, akan selesai bulan desember ini. "Kami dari PLN mengharapkan Data palidasi warga perdusun yang belum punya listrik sendiri unutk bisa diusulkan ke Pusat, permasalahn yang serring terjadi adalah masalah data NIK dan alamat masyarakat/ pelanggan yang tidak jelas" ujarnya.

BPN Loteng Al Suharli menimpali, Dari BPN Program yang saat ini telah dilakukan adalah legalisasi aset yang mana syaratnya harus ada Tanah, sehingga ini menjadi bagian pemberdayaan layanan masyarakat Miskin. Misalnya nelayan miskin sekitar 700 orang difasilitasi membuatan sertipikat tanah, berkoordinasi dengan kementrian/ dinas kelautan dan perikanan. untuk di Tahun 2022 mudahan ada aksi bersama untuk sasaran jelas dan disinergikan. 

Sementara Kepala Bappeda Kabupaten Lombok Tengah Lalu Wiranata mengatakan Usaha yang luar biasa yang harus dilakukan dalam penanggulangan kemiskinan ekstrim yaitu bersama-sama berbagai kalanagan seperti rakor kali ini. Pemda sendiri pasti tidak bisa mengatasi kemeskinan sendiri, sangat perlu dukungan kalangan lembaga pertikal, BUMN/ BUMD, ormas, LSM dan pihak swasta yang peduli dengan penanganan kemiskinan ekstrim ke depan. ada beberapa pokus program yang telah dilakukan Pemda Loteng saat ini dan kedepan, untuk penanganan kemiskinan, antara lain Rumah Tempat Tinggal (RTLH), Sanitasi (jamban keluarga), Air Bersih permberdayan usaha kelompok masyarakat dan pelaku usaha kecil (Petani, ternak, nelayan, ibu-ibu rumah tangga, pelaku IKM/UKM). "Dengan DPRD juga kami mulai bersinergi, dana aspirasi DPRD juga kita sudah sepakat sebagian di pergunakan untuk penanganan kemiskinan, seperti rehap sumah, akses air bersih, penataan sanitasi bersih dan pemberdayaan usaha masyarakat miskin untuk tahun 2022" ungkap Kepala Bappeda termuda itu. Lth0