Lombok Tengah, SN - Kenaikan harga BBM dan kebutuhan pokok lainnya membuat masyarakat teriak terlebih lagi saat ini bulan Ramadhan. Akibat melonjaknya harga kebutuhan pokok itu membuat daya beli masyarakat melemah.

Anggota Fraksi PKS DPRD Loteng Ahmad Supli mengaku prihatin terhadap kenaikan berbagai kebutuhan pokok saat ini.

Menurutnya, kenaikan yang terjadi saat ini tidak tepat, mengingat selalu terjadi begitu memasuki bulan Ramadan.

Dia menilai, seolah-olah pemerintah tidak peduli dengan situasi yang dihadapi rakyat.

"Kami melihat pemerintah sama sekali tidak memiliki keberpihakan kepada rakyat," katanya, Senin (11/4).

Supli mencontohkan, harga pertamax mulai dinaikkan dan premium yang banyak digunakan rakyat kelas menengah ke bawah justru serta merta dihapus.

"Tentu hal ini sangat memberatkan rakyat. Apalagi, sebulan sebelum Ramadan bahan-bahan pokok sudah terlebih dahulu naik harganya," ujarnya.

Adapun kebutuhan pokok yang dinaikkan di antaranya seperti komoditas daging, ayam, bawang putih, cabai, gula, minyak goreng, telur, tepung terigu dan lainnya.

Selain harga pertamax yang sudah mulai naik, disusul lagi dengan langkanya pertalite dan solar.

Padahal, kata Supli, konstitusi mengamanatkan bahwa negara hadir dalam rangka menjamin kesejahteraan rakat setinggi-tingginya.

"Apa yang kita alami akhir-akhir ini seolah-olah amanat konstitusi itu terabaikan," tegasnya.

Dikatakan Ketua Fraksi PKS DPRD Loteng itu, harga-harga diserahkan sepenuhnya kepada pasar tanpa ada terlihat pola pengendalian.

Pemerintah sesungguhnya menjadi pemegang kendali atas harga-harga dan ketersediaan komoditi yang dibutuhkan rakyat, tetapi faktanya seperti dilepas begitu saja. 

Petani misalnya, sudah menjadi pengalaman rutin bila pada saat masa tanam kalau tidak pupuk jadi langka maka harga menjadi naik.

Begitu masuk musim panen, harga malah terjun bebas, pengalaman seperti ini terus menerus berulang yang oleh petani menjadi pertanyaan tentang kehadiran negara dalam kondisi ini.

Ketua Komisi I DPRD Loteng itu menekankan bahwa pemerintah harus memahami kondisi yang dialami dan dirasakan rakyat.

Pemerintah sebagai regulator atas terkendalinya kondisi ini harus segera mengambil tindakan dan jalan keluar. 

Politisi PKS itu meminta, dalam waktu segera pengawasan terhadap peredaran dan ketersediaan komoditi bahan-bahan pokok ini harus terus dilakukan agar tidak ada pihak yang bermain ingin memperkaya diri di tengah situasi rakyat yang serba sulit.

Pemerintah juga harus melakukan oparasi-operasi pasar terhadap komoditi yang saat ini sangat dibutuhkan rakyat.