Mataram, SN - Salah satu Provinsi yang laju inflasinya cukup tinggi adalah Provinsi NTB. Hal itu menjadi sorotan Menteri Dalam Negeri pada Rapat Koordinasi (Rakor) secara virtual yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri, bertempat di Ruang Rapat Timur, Pendopo Gubernur, Mataram (27/3).

Rakor yang dipimpin Mendagri, M. Tito Karnavian menyebutkan bahwa salah satu Provinsi inflasinya diatas rata-rata Nasional pada bulan Februari 2023, adalah Provinsi NTB 6,30 persen, Kota Jambi 6,83 persen dan tertinggi di Sibolga Sumatera Utara 6,91 persen.

"Oleh karena itu, saya minta kepada Kepala Daerah, mohon maaf Bang Zul harus membacakannya, untuk mengevaluasi apa yang menjadi masalah di daerah masing-masing, sehingga segera adakan Rakor dengan Pemerintah Kabupaten/Kota sehingga penyebab inflasi bisa diatasi dengan baik," jelasnya.

Selain itu, Mendagri mengingatkan terkait arahan Presiden dengan surat edaran adanya larangan untuk buka bersama kepada pejabat, ASN dan staf-stafnya ditengah kondisi ekonomi masyarakat yang tidak mampu.

Walaupun adanya larangan tersebut, boleh buka bersama dengan masyarakat tidak mampu bersama anak yatim piatu dan kaum dhuafa di tempat mereka masing-masing. Karena itu lebih bernilai dan menyentuh sebagai bentuk empati kepada masyarakat.

Oleh karena itu, Tito Karnavian meminta kepada Kepala Daerah untuk memperbanyak memberikan bantuan sosial baik secara tunai dan non tunai. Karena itu akan meningkatkan daya beli masyarakat dan ketahanan pangan.

"Bila semua pejabat turun, baik Kepala Daerah, Bupati/Walikota, Camat, Kepala Desa maka ini bisa mengatasi inflasi," jelasnya.

Rakor tersebut, dalam rangka Pengendalian Inflasi Tahun 2023, diikuti bersama oleh Forkopimda, Kapolda, Kejati, Sekda Provinsi NTB, Kabulog, Kadin dan Kepala OPD bidang urusan Pertanian, Perdangangan, Keuangan, Sosial, Perhubungan, ESDM, Perencanaan Pembangunan Daerah, PUPR dan Statistik. (san/opik/diskomifotik)